Bloomberg Technoz, Jakarta – Ekonom Senior sekaligus Guru Besar Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan terdapat empat langkah konkret yang harus segera diambil pemerintah dari sisi kebijakan publik untuk mencegah masalah gangguan pasok bahan bakar minyak (BBM) berubah menjadi krisis nasional. 

Penilaian ini disampaikan merespons kerentanan ketahanan energi Indonesia, khususnya terkait dengan munculnya fenomena antrean pembelian dan tersendatnya logistik BBM di berbagai wilayah Tanah Air. 

Langkah konkret pertama yang harus segera dilakukan pemerintah dari sisi kebijakan publik adalah melunasi utang kompensasi dan subsidi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). 

Menurut Wijayanto hal ini berkaitan juga dengan cadangan strategis minyak bumi nasional yang hanya cukup untuk 20—21 hari dan LPG untuk 12 hari.

“Saat ini kedua BUMN energi tersebut tidak bisa dikatakan memiliki arus kas yang sehat akibat menumpuknya tagihan ke negara,” ungkap Wijayanto saat dihubungi Bloomberg Technoz, Sabtu (24/10/2026).