Anuradha Raghu - Bloomberg News

Bloomberg, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa keamanan Malaysia tidak dapat dikompromikan. Ia tetap mempertahankan kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan aplikasi navigasi Waze milik Google dan menyatakan bahwa pihak berwenang tidak menutup kemungkinan untuk memberlakukan pembatasan yang lebih luas.

Pekan ini, negara Asia Tenggara tersebut melarang pegawai negeri menggunakan Waze untuk keperluan kedinasan dengan alasan kekhawatiran keamanan terkait hubungan aplikasi tersebut dengan Israel. Anwar mengatakan pembatasan itu bertujuan melindungi informasi pemerintah dan data pribadi pengguna dari ancaman penyalahgunaan oleh pemerintah Israel. Ia menambahkan bahwa larangan penuh dapat dipertimbangkan setelah tersedia alternatif yang layak.

“Saya memohon maaf jika keputusan melarang aplikasi navigasi milik rezim Israel ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat,” kata Anwar dalam unggahan di Facebook pada Jumat (23/10). “Namun, keamanan negara dan rakyatnya tidak dapat dikompromikan karena kita harus menjunjung kedaulatan nasional dan melindungi informasi pribadi warga negara kita.”

Waze membantah tudingan bahwa aplikasi tersebut mengumpulkan informasi sensitif pemerintah atau memungkinkan pihak mana pun menyalahgunakan data pribadi pengguna. Kantor berita Agence France-Presse (AFP) melaporkan hal itu dengan mengutip seorang juru bicara perusahaan. Waze menyebut tudingan tersebut “sepenuhnya tidak benar”, seraya menegaskan bahwa layanan itu beroperasi dengan kebijakan privasi yang ketat dan mematuhi standar perlindungan data global.