Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) bersama BP Haji meminta izin kepada Komisi VIII DPR untuk meminta dana penggunaan awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) alias biaya haji 2026 sebesar SAR 627 juta

"627.242.200 Riyal Saudi," ujar Menag Nasaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Kamis (21/8/2025).

Nasaruddin mengatakan dana tersebut diminta berdasarkan skema uang muka yang biasanya diberikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) setiap awal proses pembahasan biaya haji. Seperti diketahui, hingga saat ini pemerintah bersama DPR belum memasuki tahapan pembahasan biaya haji untuk 2026.

"Karena aturan dari Saudi sangat ketat, permintaan pembayaran uang muka di awal. Jika ini tidak dibayarkan, berisiko dengan layanan dan fasilitas jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

"Nanti uang muka ini akan menjadi selisih total dari BPIH yang kemudian akan kita tetapkan bersama DPR," tegas Menag.