Bloomberg Technoz, Jakarta - DPR RI mengusulkan kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar RI) untuk membujuk pemerintah menggunakan dana kelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sumber pendanaan badan promosi pariwisata. Pasalnya memberikan devisa yang sangat besar untuk Indonesia.

Selain itu, berkaca dengan keadaan badan promosi pariwisata Indonesia yang dinilai anggota DPR mandek karena tak memiliki anggaran. Hal ini menjadi penyebab pariwisata Indonesia kalah dari negara tetangga ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura.

"Nah dari mana pemerintah mencari dana ini, efisiensi anggaran kan begitu ya Ibu ya. Tetapi Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) tuh bilang kepada Presiden ada Rp 300 triliun. Benar kan uang BUMN nih Rp 200 triliun diserahkan Rp100 triliun dikembalikan kepada BUMN untuk sebagai modal kerja kembali. Kenapa Ibu enggak bisa melakukan hal yang sama mengatakan kepada Presiden begitu besarnya pemasukan dari pariwisata ini devisa pariwisata kita Rp317 triliun, masak mau bikin promosi pariwisata aja enggak bisa kan aneh gitu Bu," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam rapat kerja Komisi VII, dikutip Jumat (14/3).

"Kemarin ya Pak Ketua (Ketua Komisi VII DPR), Menpora ada badan itu yang juga anggarannya dari satu tempat. Kita cari sama-sama Bu bagaimana ini ya kan ini sekarang ada Danantara untuk investasi pariwisata ini investasi loh ya kan ketika itu menjadi unsur dari pendanaan yang selama ini memang menjadi masalah terus," ujarnya.

Selain itu, Evita juga mempertanyakan soal Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dalam revisi RUU kepariwisataan. Ia mengatakan apabila hal itu dihapus karena tidak ada anggaran, justru akan membuat kebutuhan promosi pariwisata Indonesia jadi kalah saing dengan negara lain.