Cliff Venzon dan Neil Jerome Morales - Bloomberg News

Bloomberg, Mahkamah Agung (MA) Filipina pada Jumat (25/7) menyatakan bahwa upaya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte tidak konstitusional. Putusan ini menjadi kemenangan besar bagi Duterte yang selama ini berada dalam tekanan politik, sekaligus rival dari Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Dalam pernyataannya, pengadilan tertinggi menyebut bahwa pengajuan tersebut melanggar ketentuan konstitusi yang hanya memperbolehkan satu proses pemakzulan terhadap pejabat yang sama dalam kurun waktu satu tahun.

Duterte sebelumnya dijadwalkan menjalani persidangan di Senat yang dapat mengakibatkan pelarangan dirinya untuk menduduki jabatan publik jika terbukti bersalah. Tim hukumnya menyambut baik keputusan ini dan menyatakan bahwa MA “sekali lagi menegakkan supremasi hukum dan memperkuat batas-batas konstitusional terhadap penyalahgunaan proses pemakzulan.”

Dalam pernyataan resminya, MA mengatakan Senat “tidak memiliki yurisdiksi atas proses pemakzulan tersebut,” yang mengindikasikan bahwa persidangan tidak dapat dilanjutkan saat Kongres kembali dibuka pekan depan. Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Senat menyebut bahwa lembaga tersebut “berkewajiban untuk menghormati keputusan final yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.”