Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo mewariskan kondisi fiskal yang menantang kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan indikasi pertama tantangan fiskal yang mengkhawatirkan dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran adalah penerimaan yang menurun yang tercermin dari rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio.

"Pak Prabowo tidak seberuntung Pak Jokowi. Pak Jokowi mewarisi pemerintahan dengan fiskal yang kuat, moneter yang solid. Saat ini Pak Prabowo mewarisi situasi pemerintahan yang lebih menantang. Jadi ada potensi krisis fiskal," ujar Wijayanto dalam Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Ekonomi, dikutip Jumat (24/1/2025).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan tax ratio per Oktober 2024 sebesar 10,02% dari PDB. Angka itu lebih rendah apabila dibandingkan rasio pajak 2023 yang sebesar 10,32% dari PDB. Angka pada 2023 didapatkan dengan penerimaan perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PDB nominal Rp20.892 triliun.

Tak hanya lebih rendah dibandingkan 2023, tax ratio yang disampaikan Sri Mulyani per Oktober 2024 juga lebih rendah jika dibandingkan dengan tax ratio 2022 yang saat itu tercatat sebesar 10,39%.