Diskusi dalam COP sering kali terjebak dalam perdebatan detail-detail kecil. Untuk mencapai kesepakatan di akhir KTT, lebih dari 190 negara harus mencapai konsensus.
Tantangan tahun ini semakin berat dengan adanya perang Iran, yang membuat isu aksi iklim tergeser dari prioritas banyak pemerintah karena mereka lebih mengutamakan ketahanan pasokan energi.
Selain itu, untuk tahun kedua berturut-turut, AS tidak akan mengirim delegasi resmi ke COP. Artinya AS melewatkan kesempatan terakhirnya untuk berpartisipasi dalam negosiasi sebelum mundur dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), berlaku efektif pada Februari.
Apa yang diperjuangkan di COP31?
Dunia kehabisan waktu untuk menjaga pemanasan planet ini agar tidak membawa bencana. Berdasarkan Perjanjian Paris yang disahkan pada 2015, negara-negara menetapkan target untuk membatasi kenaikan suhu global jangka panjang hingga 2°C di atas level praindustri. Mereka juga sepakat untuk berupaya membatasi pemanasan tak melampaui 1,5°C.
Para ilmuwan menyatakan kenaikan suhu di atas 1,5°C dapat memicu titik kritis iklim yang tidak dapat dipulihkan, seperti mencairnya lapisan es kutub, runtuhnya sistem terumbu karang, dan kematian Hutan Hujan Amazon—yang akan menambah kerugian akibat deforestasi.
Ambang batas suhu ini telah terlampaui secara tahunan pada 2024—tahun terpanas sepanjang sejarah—dan kondisi serupa berpotensi terulang kembali pada tahun ini akibat kembalinya fenomena cuaca El Niño.
Terlampaui ambang batas ini dalam jangka waktu lebih panjang kini dianggap "segera terjadi dan tak terelakkan" akibat "kurangnya tindakan mitigasi yang memadai selama puluhan tahun," bunyi laporan Program Lingkungan PBB (UNEP) yang diterbitkan pada Oktober.
Hal ini meningkatkan urgensi untuk segera bertindak dalam dekade ini. Laporan UNEP tersebut menyebut dunia mungkin masih bisa mencapai skenario overshoot (kelebihan suhu) "serendah mungkin," di mana pemanasan dibatasi di kisaran 1,7°C hingga 1,8°C pada 2050, kemudian diturunkan kembali menjadi 1,5°C menjelang akhir abad ini.
Untuk mewujudkannya, diperlukan pengurangan emisi secara drastis dibandingkan dengan tingkat emisi 2025, dimulai dengan pemotongan sebesar 18% pada 2030 dan 69% pada 2040. Namun, menurut UNEP, jika negara-negara menjalankan rencana iklim nasional terbaru mereka, emisi global diperkirakan hanya akan turun sebanyak 8% pada akhir dekade ini.
Apa fokus COP tahun ini?
Beberapa KTT COP telah mencapai terobosan besar. COP3 pada 1997 menandai diadopsinya Protokol Kyoto, yang menetapkan kewajiban hukum bagi negara-negara kaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. COP21 menghasilkan Perjanjian Paris. COP28 pada 2023 berujung pada janji bersejarah untuk beralih dari bahan bakar fosil.
COP31 diperkirakan akan berlangsung lebih sederhana. Negara-negara kemungkinan tidak akan mengumumkan strategi pengurangan emisi yang lebih ambisius karena sebagian besar dari mereka baru saja menyerahkan rencana nasional terbaru kepada PBB.
Negara-negara yang menandatangi Perjanjian Paris diwajibkan memperbarui rencana tersebut setiap lima tahun sekali. Versi terbaru tersebut menjabarkan target emisi masing-masing negara hingga 2035.
- Desakan elektrifikasi
COP31 tampaknya tidak akan menghasilkan komitmen baru untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap. Pembatasan produksi minyak, gas, dan batu bara—didukung beberapa negara yang lebih rentan terhadap perubahan iklim—ditentang oleh negara-negara eksportir bahan bakar fosil yang bergantung pada sumber pendapatan tersebut.
Pertemuan tahun lalu gagal mencapai kesepakatan untuk menyusun peta jalan guna beralih dari sumber energi kotor ini. Bahkan, kesepakatan akhir saat itu sama sekali tidak secara eksplisit menyebut bahan bakar fosil.
Tuan rumah tahun ini mendukung pernyataan pada Oktober yang menyerukan transisi menjauh dari bahan bakar fosil. Namun, mereka juga mengimbau bahwa alih-alih terus mendesak negara-negara untuk menyetujui penghentian atau pengurangan bahan bakar fosil, langkah terbaik ke depan adalah menetapkan target untuk meningkatkan elektrifikasi dalam ekonomi global.
Langkah ini akan mendorong peralihan dari penggunaan langsung bahan bakar fosil di sektor-sektor seperti transportasi, pemanas, dan industri. Usulan yang didukung China ini bertujuan meningkatkan pangsa kebutuhan energi akhir yang dipenuhi oleh listrik menjadi 35% pada 2035, naik dari angka saat ini yang sedikit di atas 20%.
Berdasarkan teknologi yang tersedia saat ini dan harga energi sebelum perang Iran, dunia dapat mencapai target tersebut, menurut analisis Badan Energi Internasional (IEA). Para aktivis iklim menyerukan agar target itu didukung oleh energi terbarukan guna memastikan upaya elektrifikasi tidak dipenuhi dengan cara membakar bahan bakar fosil.
- Pendanaan iklim
Memenuhi janji pendanaan untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi mereka telah lama menjadi titik perdebatan di KTT COP. Negara-negara kaya sempat berjanji akan menyediakan dukungan tahunan sebesar US$100 miliar paling lambat 2020. Namun, target tersebut baru tercapai pada 2022.
Dua tahun kemudian di COP29, mereka berkomitmen untuk menyediakan setidaknya US$300 miliar per tahun pada 2035.
Masih ada kesenjangan lebar antara janji tersebut dan kenyataan di lapangan. Negara-negara maju hanya berhasil menggalang sekitar US$137 miliar pada 2024, berdasarkan data terbaru dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
COP29 juga menghasilkan janji lebih luas bagi "semua pihak" untuk meningkatkan pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang mencapai setidaknya US$1,3 triliun per tahun pada 2035. Negara-negara peserta belum sepakat mengenai siapa saja yang harus berkontribusi dan bagaimana dana tersebut akan dibagi antara sumber publik dan swasta.
Kepala urusan iklim Uni Eropa mengatakan pembicaraan mengenai komitmen pendanaan iklim baru pada COP tahun ini "mandek," setidaknya dalam hal penyediaan dana tambahan oleh Uni Eropa.
Blok yang beranggotakan 27 negara ini merupakan penyedia pendanaan iklim terbesar di dunia. Terdapat kekecewaan karena dukungan ini tidak dibarengi dengan upaya pengurangan emisi yang lebih ambisius.
- Pendanaan untuk adaptasi
Fenomena cuaca ekstrem telah melanda hampir setiap wilayah di dunia tahun ini, mulai dari kebakaran hutan di Eropa Barat hingga banjir dahsyat di Nepal. Hal ini memicu desakan agar negara-negara kaya menepati janji mereka untuk memberikan dukungan finansial guna membantu negara-negara berkembang beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Kesepakatan yang dicapai pada COP30 "menyerukan upaya" untuk meningkatkan pendanaan adaptasi iklim setidaknya tiga kali lipat pada 2035. Namun, para negosiator belum menetapkan tahun dasar yang jelas untuk menghitung target tersebut.
Bencana iklim sebelumnya berperan penting dalam mengamankan komitmen pendanaan baru pada pertemuan-pertemuan COP.
Pada 2022, menyusul banjir dahsyat di Pakistan yang menyebabkan kerugian ekonomi US$30 miliar, akhirnya disepakati membentuk dana khusus untuk membantu negara-negara termiskin pulih dari kerusakan akibat iklim.
Delegasi Pakistan mendesak tercapainya kesepakatan tersebut, yang menghasilkan terobosan setelah bertahun-tahun negosiasi.
Meski demikian, dana kerugian dan kerusakan tersebut masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan negara-negara tersebut. Janji dana yang terkumpul, lebih dari US$800 juta, jauh lebih kecil dibandingkan dengan permintaan bantuan sebanyak US$2,8 miliar. Hingga saat ini, belum ada dana yang disalurkan dari mekanisme tersebut.
Mengapa Turki dan Australia menjadi tuan rumah bersama COP tahun ini?
Posisi tuan rumah dirotasi setiap tahun di antara lima kelompok regional PBB. Negara-negara yang berminat mengajukan tawaran, dan pemerintah dalam kelompok tersebut memilih tuan rumah melalui konsensus.
Turki dan Australia, anggota kelompok "Eropa Barat dan Negara-Negara Lainnya," bersaing untuk menjadi tuan rumah perundingan tahun ini dan mencapai kompromi yang tidak biasa: Turki bertindak sebagai tuan rumah, sedangkan Australia memimpin jalannya negosiasi.
Kedua negara tersebut menghadapi kritik terkait keterkaitan mereka dengan bahan bakar fosil. Australia merupakan eksportir utama batu bara dan gas alam, sementara pembangkit listrik di Turki masih sangat bergantung pada sumber energi yang mencemari lingkungan.
Seberapa signifikan ketidakhadiran AS?
AS telah menarik diri dari kerja sama global untuk mengurangi emisi sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat. AS menyelesaikan proses keluarnya dari Perjanjian Paris pada Januari, menandai kali kedua Trump menarik diri dari perjanjian tersebut.
Negara ini juga sedang dalam proses menarik diri dari UNFCCC, mekanisme hukum di mana negara-negara berkumpul setiap tahun untuk membahas cara-cara menurunkan emisi secara kolektif dan beradaptasi terhadap pemanasan global.
Proses ini baru akan selesai pada Februari, artinya AS masih berhak berpartisipasi dalam negosiasi COP31. Setelah itu, AS hanya dapat menghadiri KTT iklim global sebagai pengamat.
Secara historis, AS telah membantu mendorong tercapainya kesepakatan COP yang lebih ambisius. Ketidakhadirannya dalam KTT tersebut berpotensi memperkuat posisi negara-negara penghasil minyak yang sebelumnya berusaha melemahkan ambisinya.
Penarikan diri AS dari aksi iklim mungkin telah mengurangi momentum negara-negara lain untuk mengejar pengurangan emisi yang lebih besar. Analisis IEA yang dirilis awal tahun ini menunjukkan bahwa rencana iklim terbaru yang diajukan ke PBB menjelang COP tahun ini belum menunjukkan peningkatan ambisi secara signifikan.
(bbn)
