Departemen Kehakiman AS berupaya memperluas perannya secara signifikan dalam pemilu federal, yang berdasarkan Konstitusi diatur oleh pemerintah negara bagian dan Kongres. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa Departemen Kehakiman dapat ikut campur melalui penegakan larangan pidana federal terhadap warga non-AS yang memberikan suara dalam pemilu.
Pemerintahan Trump membawa perkara tersebut ke Mahkamah Agung setelah berulang kali kalah di pengadilan tingkat bawah. Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 AS pada Jumat menolak langkah pemerintah dalam putusan 2-1, dengan menyatakan bahwa Departemen Kehakiman telah mencampuri kewenangan yang menurut Konstitusi berada di tangan pemerintah negara bagian.
Majelis hakim Sirkuit ke-9 juga merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Agung yang melarang hakim federal mengubah aturan pemungutan suara di tingkat negara bagian menjelang pemilu. Dua hakim yang ditunjuk Trump dalam majelis tersebut berbeda pendapat, dengan satu hakim mendukung putusan mayoritas dan satu lainnya menyampaikan pendapat berbeda.
Pada awal pekan lalu, seorang hakim pengadilan distrik federal mengatakan tuntutan pemerintahan Trump dapat “menimbulkan kekacauan” dalam pemilihan paruh waktu.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) semula memberi tahu California melalui surat tertanggal 16 Juli bahwa lebih dari 190.000 warga non-AS kemungkinan terdaftar sebagai pemilih. Surat tersebut meminta pemerintah negara bagian untuk “bekerja sama” dengan DHS guna memverifikasi identitas para pemilih. Sepekan kemudian, sekretaris negara bagian California menyampaikan keraguan terhadap data tersebut dan meminta DHS memberikan informasi lebih lanjut mengenai metodologi yang digunakan.
Pemerintahan Trump baru memberikan tanggapan pada 13 Oktober, ketika Departemen Kehakiman mengirimkan daftar revisi berisi 20.000 orang kepada pejabat negara bagian. Pemerintah menyebut orang-orang dalam daftar tersebut sebagai warga yang “kemungkinan besar” bukan warga negara AS, tetapi telah dikirimi surat suara.
Departemen Kehakiman menyalahkan California karena tidak membantu memverifikasi status kewarganegaraan orang-orang dalam daftar tersebut. Departemen itu menilai pemerintah negara bagian menyalahgunakan kewenangannya dengan memfasilitasi pemungutan suara ilegal oleh warga non-AS. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa California tidak boleh menghitung surat suara yang dipersengketakan tersebut sebelum status kewarganegaraan para pemilih dapat dipastikan.
Pemerintahan Trump juga memberikan tekanan serupa kepada sejumlah negara bagian lain, tetapi California menjadi negara bagian pertama yang digugat. Pejabat Nevada mengatakan daftar serupa yang dikirimkan pemerintah federal kepada negara bagian tersebut ternyata tidak memuat satu pun warga non-AS.
Dalam putusan terpisah pada Senin malam, kelompok-kelompok Partai Demokrat kalah dalam upaya mereka untuk sementara menghentikan pemerintahan Trump menekan negara-negara bagian agar menyisihkan surat suara melalui pos milik orang-orang yang menurut pemerintah AS kemungkinan bukan warga negara AS.
Hakim Ketua Pengadilan Distrik AS James Boasberg di Washington menyatakan kelompok-kelompok Demokrat tersebut tidak menyertakan bukti bahwa ada negara bagian yang telah memisahkan surat suara atas permintaan pemerintah federal. Karena itu, kelompok-kelompok tersebut dinilai belum memiliki kedudukan hukum yang diperlukan untuk memperoleh perintah pengadilan pada tahap awal gugatan.
“Seandainya para pejabat negara bagian menyerah di tengah tekanan dan intimidasi pemerintahan tersebut, perkara ini mungkin akan memiliki hasil yang berbeda,” tulis Boasberg. “Namun, pada tahap proses hukum ini, para penggugat tidak menyajikan bukti bahwa ada negara bagian yang menyetujui permintaan tersebut dan menghapus seorang pemilih dari daftar pemilih atau memisahkan surat suaranya berdasarkan surat-surat dari pemerintah.”
Meski demikian, putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam gugatan terpisah yang diajukan sejumlah serikat pekerja nasional di San Francisco untuk sementara telah melarang tindakan serupa yang menjadi pokok gugatan kelompok-kelompok Demokrat tersebut.
(bbn)
