Greg Giroux - Bloomberg News

Bloomberg, Pada masa jabatan keduanya sejauh ini, Presiden AS Donald Trump sangat diuntungkan oleh kendali Partai Republik sebagai mayoritas di kedua kamar Kongres, persis seperti yang ia nikmati pada paruh pertama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih. Ketika sebuah partai mengendalikan baik kursi kepresidenan maupun Kongres, regulasi-regulasi ambisius dapat dengan mulus disahkan menjadi undang-undang. Hal ini terbukti dari langkah pemangkasan pajak yang disahkan di bawah kepemimpinan Trump pada 2017 dan 2025. Di samping itu, dengan dikuasainya berbagai komite kongres oleh loyalis partai, pemerintahan presiden pada tingkat tertentu dapat terhindar dari pengawasan ketat lembaga-lembaga tersebut.

Kini, ketidakpuasan publik terhadap kinerja Trump mengancam mengakhiri dominasi Partai Republik di pemerintahan dalam pemilihan anggota Kongres pada 3 November. Sebuah "pemilu gelombang" (wave election) yang memihak kubu Demokrat akan mengekspos pemerintahannya pada pengawasan yang jauh lebih ketat, sekaligus memaksanya untuk berkompromi jika ingin meloloskan undang-undang di dua tahun terakhir masa jabatannya.

Kendati demikian, masih banyak hal yang bisa dilakukan seorang presiden tanpa persetujuan Kongres. Trump tercatat telah menguji batas kekuasaan presiden dengan mengeluarkan berbagai perintah eksekutif—termasuk beberapa di antaranya yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan—serta mengobarkan peperangan melawan Iran tanpa otorisasi kongres.

Apa itu Wave Election?