Subsidi energi dalam APBN 2026 ditetapkan senilai Rp210,1 triliun, dengan perincian anggaran subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar dan kerosene mencapai Rp25,14 triliun; LPG tabung 3 Kg Rp80,26 triliun; dan listrik sebanyak Rp104,64 triliun.
Apabila digabungkan dengan anggaran kompensasi energi, maka anggaran subsidi dan kompensasi energi Indonesia pada 2026 dipatok senilai Rp381,3 triliun.
Peta Energi
Selain menyoroti dampak makro terhadap APBN, Yuliot memaparkan peta pemanfaatan energi secara global serta dampaknya terhadap pembentukan harga listrik di berbagai negara.
Menurutnya, lanskap energi dunia menunjukkan tren keberagaman sumber daya yang berbanding lurus dengan tingkat efisiensi biaya energi.
Dia mencontohkan negara-negara di kawasan Amerika Selatan seperti Brasil, kawasan Amerika Utara, hingga kawasan Afrika dan Norwegia yang mengandalkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebagai pilar utama pasokan listrik nasional mereka.
“Kita harus bisa membandingkan untuk itu di beberapa negara seperti di Amerika Utara itu justru sumber utama untuk ketersediaan energi listriknya adalah dari PLTA, hydropower. Ini di Amerika Selatan ya termasuk di Brasil itu justru lebih dominan energi yang dihasilkan itu adalah dari PLTA,” paparnya.
Kondisi serupa juga terlihat di wilayah Utara Eropa dan Timur Tengah. Di Norwegia, porsi daya listrik yang dihasilkan dari PLTA bahkan telah menembus angka 90%.
Sementara itu, Prancis mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang menyumbang 69% dari total pasokan listrik nasionalnya, sedangkan Rusia serta negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara mengandalkan potensi gas alam yang melimpah.
“Kemudian di negara Afrika itu juga hampir sama. Kemudian di Norwegia itu justru sumber listriknya 90% itu berasal dari PLTA. Kemudian negara Timur Tengah sama Afrika Utara itu lebih dominan menggunakan gas sebagai sumber energinya,” tambah Yuliot.
Sebaliknya, Yuliot menyebutkan bahwa posisi Indonesia saat ini masih berada di kelompok negara yang mengandalkan bahan bakar fosil batu bara dalam proporsi besar, setara dengan kondisi pemanfaatan energi di Australia, China, dan India.
“Dan Indonesia, Australia, dan juga China, India itu justru lebih besar penggunaan energinya itu yang berasal dari pemanfaatan batu bara. Ini yang kita lihat kondisinya,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, membeberkan realisasi capaian EBT dalam bauran energi primer nasional yang baru menyentuh angka 17,3% pada kuartal II ini, turun tipis dari kuartal I yang sempat berada di level 18,3%.
Eniya menegaskanpasokan energi nasional saat ini masih sangat didominasi oleh batu bara dan minyak bumi, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target pemanfaatan EBT sebesar 30% pada 2034.
“Dalam pasokan energi nasional, batu bara dan minyak bumi masih sangat mendominasi. Saat ini kita memiliki target rancangan strategis nasional dari Bappenas yang harus dicapai, yaitu pada rentang 17% hingga 21%,” kata Eniya.
Dia mengungkapkan tren kapasitas terpasang EBT terus mengalami pertumbuhan bertahap setiap tahunnya, yaitu dari 12 GW pada 2021, naik ke 13 GW, 13,7 GW, 14,8 GW, hingga saat ini mencapai 16,32 GW.
Meskipun investasi menunjukkan grafik kenaikan, dia menilai pertumbuhannya masih tergolong landai.
Pertumbuhan yang landai ini menjadi perhatian penting pemerintah agar target capaian EBT sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dewan Energi Nasional, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
“Target bersama kita adalah mencapai 30% bauran energi nasional untuk EBT pada 2034,” jelasnya.
Dari total porsi bauran EBT sebesar 17,3% saat ini, sektor pembangkit listrik menyumbang kontribusi dari bioenergi sebesar 4,19%, PLTA 2,69%, Panas Bumi (PLTP) 1,84%, PLTS 0,51%, serta PLTB (angin) yang masih berada di angka 0,06%. Adapun pada sektor non-listrik, FAME (biodiesel) menduduki peringkat terbanyak yaitu 5,01% dan biomassa sebesar 2,82%.
Melihat porsi PLTS yang masih sangat kecil dalam struktur bauran EBT, Eniya mengatakan Kementerian ESDM berkomitmen untuk menyederhanakan regulasi serta meluncurkan berbagai program intervensi pada tahun ini guna memfasilitasi ekosistem investasi EBT secara lebih agresif.
(wdh)
