Bloomberg Technoz, Jakarta – Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan dua kendala utama yang menghambat minat sektor swasta untuk menanamkan modal di proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, kata Fahmy, adalah terkait sistem build, own, operate, transfer (BOOT) dalam proyek PLTS yang mengalihkan akan kepemilikan pembangkit listrik kepada pihak pemilik proyek—seperti pemerintah atau PT PLN (Persero) — setelah masa konsesi berakhir.

"Skema BOOT kurang menarik bagi investor ini adanya kewajiban transfer kepemilikan aset setelah masa konsesi berakhir,” kata Fahmy saat dihubungi, Selasa (1/9/2026).

Kedua, lanjutnya, persoalan tarif jual beli listrik juga menjadi pengganjal utama.

Fahmy menilai penetapan harga listrik dari independent power producer (IPP) atau peladen listrik swasta ke PLN belum mencerminkan kelayakan bisnis.