Oleh karena itu, pernyataan kepala daerah di NTT mengenai keterbatasan dana, Purbaya bilang kemungkinan belum memperhitungkan transfer pemerintah pusat yang telah diterima pada awal Agustus tersebut.
"Jadi yang dibilang Bupati di sana hanya punya sekian ratus juta, rupanya dia kemungkinan besar lupa menghitung yang transfer yang baru itu. Jadi bukan transfer baru untuk bencana," tegasnya.
Adapun sebelumnya, Purbaya menyatakan dukungan pemerintah sendiri nantinya akan disesuaikan dengan tingkat keparahan dan kebutuhan akibat bencana, di samping itu juga sembari melihat perkembangan kondisi di lapangan untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan, termasuk apabila dibutuhkan penanganan lebih lanjut.
Selain itu ia memastikan bakal mendukung anggaran untuk kebutuhan tanggap darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
"Yang paling penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan mengecek terus," kata Purbaya saat kunjungannya ke NTT, Rabu (22/8/2026).
Selain itu, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kata Purbaya juga akan terus memantau kondisi keuangan pemerintah daerah yang terdampak bencana.
"Kita lihat nanti [untuk tambahan anggarannya]. Saya bilang ke Pak Bupati, pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, katakan ke kami, nanti kami laporkan ke Bapak Presiden. Nanti Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti ini," jelasnya.
(prc/ell)
