“Jadi totalnya hampir Rp19 triliun, Rp18,9 sekian. Nah, dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap dan ini akan sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai, baik PPPK maupun paruh waktu juga," kata Tito.

"Itu dibiayai, dibayar oleh pemda masing-masing. Ini saya kira kebijakan Bapak Presiden yang sangat atensi terhadap permasalahan fiskal di daerah-daerah, terutama untuk membayar biaya yang wajib untuk dibayarkan yaitu belanja pegawai." 

Dia menambahkan, dari anggaran sebanyak Rp18,9 triliun yang digunakan untuk belanja pegawai juga terdapat anggaran pembangunan bagi daerah dengan kondisi fiskal yang lemah khususnya wilayah 3T yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Tito juga memastikan pemerintah hanya akan membayar DBH sebagian atau sebesar Rp10 triliun di tahun ini. Anggaran tersebut sejatinya telah dibayarkan sejak pekan lalu, namun jika masih ada pemda yang belum mendapatkan tambahan anggaran maka akan dibayar pada pekan ini. 

“Oh nggak [dibayarkan DBH semua tahun ini]. Kan udah dibayarkan sebagian. Dibayarkan sebagian terutama untuk belanja. Semua kan harus dihitung juga. Apa nama itu, kebutuhan daerah berapa, kebutuhan nasional berapa,” ujar dia. 

(mfd/frg)