Bloomberg Technoz, Jakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak pemerintah untuk membuka secara transparan kalkulasi perhitungan penghematan anggaran dari pemangkasan kuota LPG 3 kilogram bersubsidi pada 2027.

Hal tersebut disampaikan oleh Manajer Riset dan Data Seknas Fitra Badiul Hadi, menanggapi keputusan pemerintah untuk menurunkan kuota volume LPG bersubsidi dari 8,95 juta ton menjadi 8 juta ton, atau berkurang sekitar 950.000 ton tahun depan.

Menurut Badiul, pemerintah perlu menjelaskan berapa porsi penghematan yang benar-benar berasal dari pengetatan sasaran dan berapa yang timbul semata-mata akibat pemangkasan volume.

“Saya melihat kuota 8 juta ton jangan dianggap otomatis ideal. Ukurannya harus berdasarkan penerima sasaran, konsumsi riil, usaha mikro, karakteristik wilayah, dan risiko harga. Reformasi harus memperketat targeting, bukan sekadar mengurangi akses energi dasar,” ungkap Badiul kepada Bloomberg Technoz, Jumat (25/9/2026).

Badiul menilai transparansi dari pemerintah sangat krusial mengingat adanya ketidakpastian besaran penghematan anggaran.