Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah pusat menyiapkan anggaran senilai Rp19,8 triliun untuk pemerintah daerah (pemda) yang mengalami kekurangan anggaran. Anggaran itu telah disalurkan sejak pekan lalu, Rabu (05/08/2026). 

Langkah tersebut merupakan bentuk respon dari pemerintah pusat terhadap banyaknya pemerintah daerah (pemda) yang mengeluh kesulitan memenuhi kebutuhan belanja, terutama pembayaran gaji pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Dan sudah keluar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 tahun 2026, tanggal 5 Agustus, saya ulangi, tanggal 5 Agustus 2026. Itu total tambahan atau dukungan dari Pemerintah Pusat kepada daerahnya sebanyak 546, kalau saya tidak salah daerah, sebanyak Rp18,9 triliun,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senin (10/08/2026). 

Akan tetapi, bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut berbeda dengan penyampaian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bendahara Negara itu menuturkan bantuan kas daerah sebanyak Rp20,5 triliun disiapkan bagi 490 daerah. 

Dalam kaitan itu, Mantan Kapolri itu menjelaskan dari total Rp19,8 triliun tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar sebanyak Rp10 triliun dan tambahan anggaran daerah atau top up Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak Rp8 triliun.