Logo Bloomberg Technoz

RAPBN 2027: DPD Keluhkan Pusat Kurang Bayar Dana Bagi Hasil

Ibnu Affan
16 September 2026 15:50

Suahasil Nazara dilantik menjadi Menteri Keuangan (Bloomberg Technoz/Azura Yumna)
Suahasil Nazara dilantik menjadi Menteri Keuangan (Bloomberg Technoz/Azura Yumna)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyoroti sejumlah hal yang menjadi keprihatinan daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Salah satunya soal kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) daerah.

Ketua Komite IV Ahmad Nawardi mengatakan, hal itu berpotensi membuat tambahan risiko fiskal bagi daerah. Pagu DBH di RAPBN 2027 dipatok hanya Rp63 triliun, atau turun 62,5% dibanding realisasi 2025 lalu.

Rapat tersebut juga menjadi pertama kali agenda Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara yang dilantik pada Senin (13/9/2026) lalu. Dia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.


"Ada hal menjadi keprihatin khusus daerah, pertama mengenai risiko fiskaL. Kami mencatat adanya risiko yang tertangani secara memadai, kurang bayar DBH yang terus menumpuk," ujar Ahmad dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen, Rabu (16/9/2026).

Ahmad mengatakan, hal ini membuat daerah hanya menerima dana jauh lebih sedikit dan bukan karena dana sumbangan ke pusat berkurang, melainkan ada perbedaan cara pembagian yang mulai berubah.