Bloomberg Technoz, Jakarta - Komite VI Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyoroti beban anggaran negara yang digunakan untuk membayar pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah tercatat mencapai sebesar Rp973 triliun.

Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi mengatakan tanggapan tersebut diungkapkan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025.

"Berdasarkan hasil audit BPK yang tercantum dalam catatan atas laporan Keungan Pemerintah Pusat tahun 2025, jumlah kewajiban pensiun terhadap pegawai pemerintah daerah sebesar Rp973 triliun," ujar Ahmad dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD, dikutip Kamis (17/9/2026).

Tak hanya itu, Ahmad juga menyoroti pemerintah pusat kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) daerah yang hingga saat ini terus menumpuk. Hal itu membuat daerah lebih cerdik mencari pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan anggaran.

Apalagi, kata dia, pagu DBH di RAPBN 2027 dipatok hanya Rp63 triliun, atau turun 62,5% dibanding realisasi 2025 lalu. Karena itu, DPD memandang pemerintah perlu menyiapkan skema yang jelas untuk menyelesaikan kewajiban pensiun tersebut.