Selain faktor tersebut, Wahyu menilai penurunan volume ekspor bisa dipengaruhi pergeseran ekspor produk olahan nikel dari sebelumnya nickel pig iron (NPI) hingga feronikel (FeNi) menjadi mixed hydroxide precipitate (MHP) hingga komponen prekursor baterai.
“Produk-produk hilir lanjutan ini memiliki volume fisik yang lebih kecil per satuan tonase ekspor, tetapi mendatangkan devisa yang jauh lebih besar per unitnya,” ungkap Wahyu.
Pengaruh RKAB
Dia juga meyakini penurunan volume ekspor tersebut dipengaruhi ketidakpastian kebijakan domestik, terkait dengan pemangkasan kuota produksi dan keterlambatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Wahyu menyatakan pemangkasan kuota produksi dan terlambatnya persetujuan RKAB berpotensi membuat perusahaan smelter mengalami kendala dalam mendapatkan kepastian pasokan bijih.
Faktor tersebut, lanjut Wahyu, juga diperberat dengan naiknya biaya produksi smelter nikel hidrometalurgi gegara kenaikan harga energi dan bahan baku seperti sulfur.
“Kondisi ini membuat sebagian operator smelter lebih selektif atau mengerem kapasitas produksi maksimal mereka guna menghindari operasional yang tidak efisien,” ujar Wahyu.
Sekadar catatan, APNI melaporkan realisasi bijih nikel sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 120,6 juta ton atau setara 46,2% dari kuota produksi dalam RKAB 2026 sebanyak 260—270 juta ton.
APNI mencatat saat ini terdapat 422 izin usaha pertambangan (IUP) nikel aktif yang memasok 79 fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel.
Adapun, 79 smelter tersebut terdiri atas 55 fasilitas pirometalurgi berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF), 10 pabrik hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL), 10 penghasil nickel matte, dan 6 smelter baja nirkarat terintegrasi.
APNI mencatat kebutuhan bijih 79 smelter tersebut jika beroperasi pada kapasitas penuh dapat mencapai 415 juta ton per tahun.
Kuota kumulatif produksi bijih nikel dalam RKAB tahun ini berada di rentang 260 juta ton sampai 270 juta ton, terpelanting dari realisasi produksi tahun lalu sebanyak 320 juta ton.
Untuk diketahui, Kementerian Perindustrian mengonfirmasi telah memperketat penerbitan izin usaha industri (IUI) smelter nikel pirometalurgi maupun hidrometalurgi.
Kini, pengusaha nikel tak diperkenankan membangun smelter baru yang hanya mengolah nikel menjadi produk antara nikel seperti nickel matte, MHP, FeNi, dan NPI.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta menjelaskan hal tersebut sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015—2035 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015.
Setia mengungkapkan dalam beleid tersebut diatur bahwa untuk pada 2025–2035, hilirisasi nikel di Indonesia tidak lagi diolah hingga kelas dua yakni NPI, FeNi, Nickel matte, MHP; melainkan pada produk yang lebih hilir seperti nickel electrolytic, nickel sulfate, dan nickel chloride.
“Sesuai RIPIN PP No. 14/2015, untuk target industri pengolahan dan pemurnian nikel tahun 2025—2035 bukan lagi pada nikel kelas 2,” kata Setia ketika dihubungi Bloomberg Technoz, medio November 2025.
Di sisi lain, Setia menegaskan hal tersebut juga dipertegas dalam Peaturan Pemerintah No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diteken Prabowo pada 5 Juni tahun ini.
Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa pengajuan izin pembangunan smelter baru harus menyampaikan surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNI dan nickel matte bagi pihak yang berencana membangun smelter nikel berbasis pirometalurgi.
Selain itu, memiliki dan menyampaikan tidak memproduksi MHP bagi pihak yang berencana membangun smelter nikel dengan teknologi hidrometalurgi.
Sekadar catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor produk nikel secara volume mengalami penurunan sebesar 12,14% secarayear on year (yoy), dari 1,11 juta ton pada Januari—Juni 2025 menjadi 1,06 juta ton pada Januari—Juni 2026.
Meski begitu, nilai ekspor produk nikel sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai US$6,54 miliar atau naik 69,3% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar US$4 miliar.
"Nikel dan barang daripadanya mengalami kenaikan nilai ekspor 69,30%, meski volumenya turun 12,14%," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, dikutip Rabu (5/8/2026).
Ekspor produk nikel yang tercatat dalam kode HS 75 (nickel and articles thereof) tercatat paling banyak dikirim ke China dengan volume sekitar 982,47 ribu ton atau setara 92,64% dari total ekspor produk nikel Indonesia pada periode tersebut.
(azr/wdh)
