Bloomberg Technoz, Jakarta – Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai prioritas persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) minerba yang berbasis pada besaran kontribusi royalti perusahaan akan membuat para pelaku usaha tambang berskala kecil makin tersisih.

"Kebijakan ini kurang berkeadilan. Seharusnya, pengusaha kecil juga mendapatkan perhatian yang sama, ini makin tersisih. Pemerintah perlu lebih mengedepankan perhitungan yang proporsional," ujar Wijayanto saat dihubungi, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, kebijakan ini berlawanan dari janji pemerintah untuk mencegah praktik monopoli serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di sektor pertambangan.

“Kalau berdasarkan besaran nilai royalti ini ada potensi keberpihakan pada kelompok bisnis tertentu, apalagi memang yang sudah besar,” tambahnya.

Wijayanto menegaskan kebijakan tersebut berisiko memperlebar jurang ketimpangan di industri tambang nasional.