Bloomberg Technoz, Jakarta – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menyelesaikan dan menerbitkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 untuk batu bara dan nikel pada akhir tahun ini. 

Ketua Bidang Hubungan Industri dan Asosiasi Industri Perhapi Ardhi Ishak Koesen menegaskan ketetapan kuota produksi untuk 2027 menjadi pijakan utama bagi para pelaku usaha pertambangan dalam menentukan langkah strategis perusahaan.

"Hal yang paling penting sebenarnya adalah rencana produksi 2027. Pemerintah diharapkan dapat memberikan persetujuan RKAB 2027 pada akhir tahun ini, agar para pemegang konsesi dapat mempersiapkan diri. Apakah tahun depan produksi akan naik atau justru dipotong?" ujar Ardhi saat dihubungi, Rabu (5/8/2026).

Menurut Ardhi, penetapan kuota produksi yang tepat waktu akan memberikan ruang bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk merencanakan alokasi investasi, operasional teknis, hingga penyerapan tenaga kerja secara matang.

Dia juga mengimbau pemerintah agar tidak mengulangi keterlambatan penerbitan izin seperti yang terjadi pada periode RKAB 2026.