"Kebijakan ini akan menimbulkan ketimpangan yang semakin menganga. Pemerintah juga berpotensi dipersepsikan dikendalikan dan berpihak kepada kelompok usaha besar. Hal tersebut jelas bertentangan dengan narasi yang selama ini disampaikan oleh Presiden," tegasnya.
Adapun, guna mencegah praktik pemburu renten (rent-seeking) dan menjamin proses penetapan skala prioritas RKAB berjalan secara akuntabel, pengawasan ketat dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Menurut Wijayanto, keterbukaan informasi merupakan kunci utama untuk membenahi tata kelola pertambangan.
"Transparansi adalah kunci masuk utama. Dokumen RKAB secara terbatas perlu menjadi informasi publik, minimal mengenai volume alokasi untuk masing-masing produsen. Jika hal mendasar ini saja tidak bisa dibuat transparan, praktik rent-seeking dan suap akan terus terjadi, sehingga industri yang akuntabel tidak akan pernah terwujud," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan prioritas utama RKAB tambang akan diberikan secara rasional kepada perusahaan yang memberikan kontribusi royalti tertinggi bagi negara.
Dia membandingkan perusahaan yang membayar royalti hingga 19% dengan yang hanya membayar sekitar 11%. Menurutnya, secara logis, negara akan memprioritaskan badan usaha yang memberikan manfaat finansial paling besar untuk kepentingan masyarakat luas.
“Ekonomi diatur secara kekeluargaan, secara bersama-sama, enggak boleh ada monopoli. Terkecuali, banyak juga bilang sama saya ‘Loh Pak, kan ada beberapa perusahaan besar itu kok enggak dipotong?' Gimana, bayar royaltinya 19%. Aku harus memprioritaskan yang royalti bayar gede dong," ungkap Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil mengatakan revisi RKAB akan dilakukan secara hati-hari dengan memperhatikan pergerakan permintaan dan penawaran global, sehingga kondisi ideal dapat tercapai, yakni pasokan aman namun harganya tidak jatuh dan dapat merugikan negara.
"Kita melakukan relaksasi yang terukur. Apa relaksasi yang terukur? Memenuhi kebutuhan domestik dan memperhatikan harga di dunia internasional. Kalau kita betul-betul membuka semau-mau orang lain, begitu kita buka besar sementara konsumsinya sedikit, pasti harganya anjlok," tutur Bahlil.
Bahlil mencatat batu bara yang diperdagangkan secara global mencapai 1,3 miliar ton, 43% di antaranya dipasok dari Indonesia. Jika pasokan tersebut berlebih, menuurtnya, otomatis harganya di pasar internasional akan runtuh.
Kendati demikian, dia enggan menyebutkan berapa besar perubahan kuota produksi batubara maupun nikel setelah pengajuan revisi RKAB selesai akhir bulan lalu. Pasalnya, segala informasi terkait hal ini sangat sensitif terhadap harga.
"Kalau itu saya jawab ada [perubahan], tetapi jangan tanya saya berapa perubahannya karena begitu saya sampaikan, keluar di media, harga bisa gejolak lagi. Jadi tidak semua hal harus saya sampaikan," tegasnya.
Pada awal tahun ini, pemerintah sempat memangkas kuota produksi batu bara dalam RKAB. Kuota produksi batubara 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton, atau berkurang sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Sementara itu, untuk RKAB nikel kuota produksi pada tahun ini berada di kisaran 260-270 juta ton. Hanya saja, pemerintah menegaskan tidak ada tambahan volume produksi nikel kecuali untuk kebutuhan smelter.
(smr/wdh)
