Berdasarkan pemberitahuan resmi, tarif baru mulai berlaku pada Jumat pukul 00.01 waktu New York, menurut pemberitahuan tersebut. Namun, tarif tidak akan diberlakukan terhadap barang yang telah dimuat ke kapal sebelum waktu tersebut.
Tarif terkait kerja paksa ini menjadi langkah paling luas Trump untuk menghidupkan kembali kebijakan proteksionismenya setelah tarif sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Setelah putusan tersebut, Trump memberlakukan tarif impor global sebesar 10% yang akan berakhir pada Jumat (24/7). Penerapan tarif baru memastikan tidak ada jeda antara kebijakan lama dan yang baru.
"Amerika Serikat telah memiliki larangan impor yang terkait dengan kerja paksa selama hampir satu abad dan secara ketat menegakkannya," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam sebuah pernyataan. "Sudah saatnya mitra dagang kami melakukan hal yang sama."
Seorang pejabat senior pemerintahan menolak anggapan bahwa Trump semata-mata memberlakukan tarif baru sebagai pengganti tarif sebelumnya yang dibatalkan pengadilan. Namun, ia menegaskan presiden akan menggunakan seluruh instrumen yang tersedia dan tidak akan membiarkan kebijakan perdagangannya dilemahkan oleh putusan pengadilan.
Pejabat tersebut menyebut pemerintah sebenarnya telah berencana memberlakukan tarif terkait kerja paksa ini dan memilih melaksanakannya sekarang demi menghindari gejolak bagi dunia usaha di Amerika Serikat.
Pemerintah AS sebelumnya telah memberi sinyal langkah tersebut bulan lalu ketika merilis hasil investigasi terkait kerja paksa. Menurut pejabat senior yang memberikan pengarahan kepada wartawan sebelum pengumuman resmi, terdapat sejumlah perubahan dibandingkan usulan awal. Salah satunya adalah India yang akhirnya dikenai tarif 10%, bukan 12,5% seperti ancaman awal.
Sejumlah produk seperti bahan bakar, pangan, dan pupuk dikecualikan dari tarif baru. Demikian pula produk seperti kendaraan, logam, dan obat-obatan yang telah dikenai tarif sektoral tersendiri. Barang yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Utara dengan Meksiko dan Kanada juga tidak akan dikenai tarif ini.
Pengajuan Pembebasan Tarif
Pemerintahan Trump telah menerima banyak permintaan pengecualian tambahan yang mencakup ribuan produk, kata pejabat tersebut. Skema tarif ini akan memuat pengecualian secara global maupun khusus untuk negara tertentu berdasarkan komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian dagang antara Trump dan sejumlah pemerintah asing.
Greer memimpin penyusunan ulang kebijakan perdagangan Trump dengan menargetkan praktik-praktik yang dianggap tidak adil melalui ketentuan hukum yang dinilai lebih kuat secara yuridis. Pendekatan tersebut membutuhkan proses berbulan-bulan serta konsultasi publik, berbeda dengan kebijakan tarif Trump sepanjang 2025 yang diterapkan secara cepat dan kerap tidak dapat diprediksi.
Meski demikian, hal itu belum tentu menghentikan sejumlah importir untuk menggugat tarif baru tersebut ke pengadilan.
Pengenaan biaya tambahan kepada importir Amerika juga membawa risiko politik bagi Trump dan Partai Republik menjelang pemilu sela yang tinggal kurang dari empat bulan lagi. Partai Demokrat menjadikan tingginya biaya hidup sebagai isu utama, sementara tekanan tersebut semakin meningkat akibat perang Iran yang mendorong kenaikan harga energi, pangan, dan berbagai komoditas lainnya.
Blake Harden, pakar perdagangan dari firma konsultan Ernst & Young, menilai Trump belum akan berhenti menggunakan tarif sebagai instrumen kebijakan.
Ketidakpastian Masih Besar
"Masih ada banyak ketidakpastian. Tarif baru masih sangat mungkin bermunculan tahun ini," kata Harden. "Sebelum pekan ini sempat muncul kesan bahwa situasi mulai lebih pasti, padahal sebenarnya belum. Saya terus mengingatkan banyak pihak bahwa masih banyak kebijakan yang akan datang sepanjang tahun ini."
Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengusulkan tarif terbaru setelah melakukan investigasi berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974. Laporan tersebut merekomendasikan tarif 12,5% bagi negara yang dianggap belum memiliki undang-undang yang melarang impor produk hasil kerja paksa.
Sementara itu, tarif impor sebesar 10% direkomendasikan bagi negara yang telah memiliki aturan tersebut tetapi dinilai belum menegakkannya secara memadai atau baru berkomitmen untuk melaksanakannya.
Sejumlah negara, mulai dari India hingga Norwegia, membantah tuduhan tersebut. Di Kanada, sebuah rancangan undang-undang yang diajukan pada Juni bertujuan memperkuat kemampuan pemerintah untuk "mengidentifikasi, mencegat, dan melarang barang yang terkait dengan kerja paksa di perbatasan, sekaligus memberikan kepastian dan transparansi bagi pelaku usaha yang beroperasi maupun berdagang dengan Kanada," sebagaimana tertulis dalam dokumen publik terkait perkara tersebut.
Keputusan Gedung Putih ini menyusul pengumuman pada 15 Juli bahwa AS juga akan mengenakan tarif 25% terhadap sejumlah produk asal Brasil berdasarkan Pasal 301, setelah investigasi menyimpulkan Brasil melakukan praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.
Serangkaian investigasi berdasarkan Pasal 301 juga mencakup peninjauan terhadap kelebihan kapasitas manufaktur mitra dagang AS. Namun, belum diketahui kapan hasil investigasi tersebut akan diumumkan atau apakah tarif baru nantinya akan ditambahkan di atas tarif terkait kerja paksa.
Greer baru-baru ini mengatakan investigasi mengenai kelebihan kapasitas manufaktur membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan penyelidikan terkait kerja paksa.
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum," kata Greer dalam wawancara dengan Bloomberg Television pekan lalu.
Pekan ini, Trump juga mengusulkan tarif terhadap barang asal Kanada berdasarkan Pasal 338, ketentuan perdagangan yang belum pernah digunakan sebelumnya. Namun, tarif tersebut hanya akan memengaruhi sekitar 5% impor AS dari Kanada dan baru akan berlaku pada 19 Agustus, bergantung pada hasil negosiasi.
Penerapan kebijakan baru ini juga menjadi lebih rumit karena pemerintahan Trump telah mencapai sejumlah kesepakatan dagang dengan Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Uni Eropa. Greer menegaskan Washington akan tetap mematuhi komitmen yang telah dibuat dalam perjanjian tersebut.
Sebelumnya pada Kamis, Greer juga mengkritik Uni Eropa. Dalam pernyataannya, ia mengatakan keputusan Komisi Eropa menjatuhkan denda kepada Google milik Alphabet Inc serta pinjaman yang didukung negara kepada Airbus SE yang berbasis di Toulouse, Prancis, berisiko mengganggu stabilitas perdagangan transatlantik.
Di sisi lain, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (US Customs and Border Protection) saat ini tengah mengembalikan dana tarif resiprokal Trump yang dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung pada Februari. Penerima pengembalian tersebut mencakup ribuan importir Amerika, termasuk Nike Inc, yang bulan lalu menyatakan memperkirakan akan menerima pengembalian hampir US$1 miliar.
Meski demikian, Chief Financial Officer Nike, Matthew Friend, mengatakan tarif masih menjadi tantangan biaya yang dinamis dan diperkirakan akan terus menjadi hambatan ke depan.
Pengumuman tarif pada Kamis pada dasarnya sudah diperkirakan sebelumnya, dan sejumlah analis menilai rezim tarif baru ini secara keseluruhan tidak banyak mengubah besaran rata-rata bea masuk terhadap barang impor.
"Tarif yang diumumkan malam ini lebih banyak menimbulkan kebisingan daripada kejutan," kata Kepala Ekonom AS Fitch Ratings, Olu Sonola.
"Risiko sebenarnya masih berada di depan. Tarif terkait kelebihan kapasitas manufaktur kemungkinan masih akan diberlakukan dan akan ditambahkan di atas kebijakan hari ini," ujarnya. Menurut Sonola, apabila cakupannya cukup luas hingga mendorong tarif kembali ke level 2025, ketidakpastian akan meningkat tajam dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi maupun inflasi akan semakin sulit diabaikan, terutama jika harga energi tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.
(bbn)
