Logo Bloomberg Technoz

Kritikan untuk BGN yang Pimpinan-Deputi Minim Latar Belakang Gizi

Dinda Decembria
23 July 2026 16:00

Pekerja beraktivitas di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Rabu (22/7/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Pekerja beraktivitas di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Rabu (22/7/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pelantikan lima pejabat baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengisi jabatan deputi dan sekretaris utama menuai kritik lantaran tidak ada satu pun yang berlatar belakang ahli gizi. Padahal, BGN merupakan lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dokter sekaligus Ahli Gizi Masyarakat, Tan Shot Yen, menilai jabatan struktural memang dapat diisi oleh berbagai latar belakang profesi. Namun, menurutnya, unsur kepakaran gizi tetap harus hadir dalam struktur organisasi BGN.

"Jabatan struktural bisa diisi oleh siapa saja sih. Tapi kan mestinya ada staf ahli; di bawah deputi juga ada direktur. Nah, ahli gizi bisa masuk," kata Tan kepada Bloomberg Technoz, Kamis (23/7).


Tan Shot pun juga menyampaikan 12 rekomendasi bagi BGN untuk memperbaiki tata kelola Program MBG, yakni:

  1. Merumuskan ulang tujuan MBG dengan target, indikator, dan tata kelola yang jelas
  2. Menjelaskan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan MBG beserta pembagian tugas lintas sektor
  3. Merekrut pakar sesuai bidang keahlian dengan tugas pokok dan target yang terukur
  4. Meninjau kembali nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati agar sesuai dengan kondisi di lapangan
  5. Memahami dan menerapkan pedoman Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang telah disusun Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia
  6. Membenahi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk persoalan tenaga kerja dan operasional dapur
  7. Memfokuskan program pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta memperkuat kerja sama dengan kantin sekolah
  8. Mewajibkan seluruh dapur memiliki sertifikasi SLHS dan HACCP sebelum beroperasi
  9. Mewajibkan setiap SPPG mempekerjakan sedikitnya satu ahli gizi profesional serta kepala dapur yang telah terlatih
  10. Membangun sistem supervisi, monitoring, dan evaluasi yang mengukur status gizi penerima manfaat, kualitas pangan, tata kelola dapur, hingga pengelolaan keuangan
  11. Memperkuat edukasi gizi keluarga hingga tingkat desa dengan mendorong pemanfaatan pangan lokal
  12. Melibatkan influencer dan tokoh masyarakat sebagai pemberi masukan berbasis pengalaman lapangan, bukan sekadar untuk promosi program.

Senada, pendiri Lapor Sehat Irma Hidayana menilai komposisi pimpinan baru BGN menunjukkan pemerintah belum menempatkan kepakaran gizi dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas dalam pelaksanaan MBG.