Prabowo memberikan waktu 30 hari untuk jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional untuk berbenah agar bisa menjalankan program MBG secara baik dan transparan.
Akar Persoalan MBG
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, menilai akar persoalan sebenarnya sudah terlihat sejak desain awal MBG diperkenalkan. Menurut dia, kombinasi anggaran yang sangat besar, pembangunan ribuan dapur dalam waktu singkat, serta keterlibatan banyak mitra swasta menciptakan risiko tata kelola yang tinggi apabila tidak diiringi sistem pengawasan yang kuat.
"Dengan dana yang besar, penentuan titik hingga bahan masakan itu rawan korupsinya sangat besar. Dengan adanya dapur umum dibuka untuk swasta, maka ada ladang cuan bagi mereka. Terlebih dengan sistem titik yang pasti bisa diperjualbelikan. Peruntukannya pun berubah dari untuk masyarakat kurang mampu menjadi investasi bagi pemilik dapur," kata Huda kepada Bloomberg Technoz.
Ia menjelaskan bahwa investasi besar yang harus ditanamkan mitra secara tidak langsung menciptakan dorongan untuk mempercepat pengembalian modal. Dalam kondisi pengawasan yang belum sepenuhnya matang, menurut Huda, keuntungan tidak hanya dicari dari pembayaran operasional, tetapi juga berpotensi berasal dari efisiensi atau selisih harga bahan baku dalam jumlah besar.
"Dengan kuantitas yang besar, selisih bahan baku menjadi keuntungan mereka. Selain itu tidak ada pengawasan secara ketat per SPPG. Sekarang narasinya mereka sudah berinvestasi besar, bukan lagi untuk memperbaiki gizi anak Indonesia," ujarnya.
Meski demikian, ia menilai persoalan tersebut lebih mencerminkan tantangan tata kelola dibanding tujuan program itu sendiri.
Pelajaran dari BGN juga menunjukkan bahwa program pemerintah berskala besar tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran, tetapi juga kesiapan kelembagaan sejak awal.
Tantangan serupa dapat muncul pada berbagai program strategis lain yang dibangun secara masif, seperti Koperasi Desa Merah Putih, yang sama-sama melibatkan ribuan unit pelaksana, pemerintah daerah, dan mitra di lapangan.
Tujuan dari Koperasi desa dibangun memperkuat ekonomi akar rumput hingga kemandirian desa.
Kehadirannya menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal, seperti toko sembako murah, simpanan pinjam berbunga rendah dan penyaluran pupuk untuk memutus rantai tengkulak dan menjaga kestabilan harga.
Perbandingan tersebut bukan untuk menyamakan persoalan antarprogram, melainkan menggambarkan bahwa semakin luas cakupan sebuah kebijakan, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan, transparansi, integrasi data, dan pembagian kewenangan yang jelas agar implementasi di lapangan tetap sesuai tujuan.
Karena itu, menurut Huda, pembenahan BGN tidak cukup hanya melalui pergantian pejabat. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap setiap SPPG, memperjelas mekanisme penetapan titik layanan, memastikan transparansi dalam pemilihan mitra, memperbaiki sistem pembayaran, hingga mengintegrasikan pengawasan berbasis digital agar setiap porsi makanan, penggunaan anggaran, dan distribusi dapat dipantau secara real time.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa tantangan terbesar BGN saat ini bukan hanya menyelesaikan persoalan yang telah muncul, tetapi juga membangun mekanisme tata kelola yang mampu mencegah persoalan serupa terulang di masa mendatang.
Tantangan Baru Kepala BGN
Nailul juga mengatakan skema MBG sebaiknya lebih diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"MBG tidak boleh lagi universal subsidized, tetapi harus targeted subsidized. Penerima harus berdasarkan kemampuan individu ataupun kondisi daerah. Masalah fiskal bisa semakin berat kalau tidak dibenahi," katanya.
Huda menambahkan, pergantian kepala lembaga tidak akan memberikan dampak signifikan apabila desain sistem yang digunakan tetap sama. "Selama sistemnya masih sama, maka akan sama saja hasilnya, mau kepalanya diganti siapa pun," ujarnya.
Keberhasilan reset BGN pada akhirnya tidak akan diukur semata dari pergantian figur di kursi pimpinan, melainkan dari kemampuan pemerintah membenahi fondasi tata kelola program sehingga tujuan utama MBG—meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia—dapat berjalan secara berkelanjutan dan tetap mendapat kepercayaan publik.
Awal Munculnya MBG
Padahal, sejak awal peluncurannya pada Januari 2025, MBG dirancang sebagai program berskala nasional yang ambisius untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting. Pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana, BGN membangun sistem distribusi melalui ribuan SPPG atau dapur umum yang tersebar di berbagai daerah.
Berbeda dengan program bantuan pangan konvensional, MBG menggunakan dapur produksi yang memasak makanan setiap hari untuk kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah sesuai wilayah layanan masing-masing. Skema tersebut membuat BGN harus membangun jaringan operasional dalam waktu relatif singkat dengan melibatkan pemerintah daerah, yayasan, koperasi, hingga pihak swasta.
Dalam model tersebut, mitra yang ingin menjadi pengelola SPPG diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari penyediaan lahan, bangunan, peralatan memasak, kendaraan distribusi, hingga tenaga kerja sesuai standar yang ditetapkan BGN.
Nilai investasi untuk membangun satu dapur diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Sebagai imbalannya, setiap dapur memperoleh penugasan untuk melayani sejumlah sekolah atau penerima manfaat pada titik tertentu. Pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah porsi makanan yang diproduksi dan didistribusikan setiap hari.
Semakin besar jumlah penerima manfaat dalam suatu titik layanan, semakin besar pula potensi pendapatan yang diterima mitra, sehingga kepastian penugasan menjadi faktor utama dalam menghitung pengembalian investasi.
Model tersebut sempat menarik minat banyak pelaku usaha maupun yayasan untuk ikut membangun dapur MBG. Namun, ketika pemerintah mulai melakukan evaluasi terhadap operasional SPPG, sebagian mitra mengaku menghadapi ketidakpastian.
Masalah Bermunculan
Masalah umum yang sering terjadi di awal program MBG adalah kasus keracunan yang banyak terjadi di berbagai sekolah. Saat itu, Dadan berjanji akan memperbaiki dengan meminta pengelola SPPG memperbaiki waktu proses memasak dan pengemasan makanan.
Lalu muncul persoalan terkait terkait mangkraknya pembangungan SPPG di wilayah 3T yang dulu menjadi program unggulan BGN. Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Syawaludin Aweng bersama tim melaporkan kerugian mereka ke DPR beberapa minggu lalu.
Sejumlah mitra juga mengeluhkan pembayaran yang belum terselesaikan di tengah investasi besar yang telah mereka keluarkan untuk membangun dapur sesuai standar pemerintah.
Selain itu, terkait dugaan penjualan Titik SPPG untuk politikus juga sempat membuat nama BGN tercoreng. Kasus ini juga yang akhirnya diselidiki Kejaksaan Agung dan prosesnya penyidikannya masih berjalan.
Kepada media, kuasa hukum Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sonny Sanjaya mengatakan
kliennya telah menyerahkan identitas 41 orang yang disebut pernah mengajukan permintaan titik SPPG kepada penyidik Kejaksaan Agung.
“Seluruh identitas 41 orang yang meminta titik SPPG sudah kami serahkan kepada penyidik,” kata Krisna Mukti.
"Penyidik menemukan adanya indikasi pertanda karena titik yang telah diberikan justru diperjualbelikan kembali. Dampaknya, ada dapur yang tidak memenuhi syarat dan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat menjadi bermasalah," ujarnya.
(dec/spt)
