"Sepanjang Semester 1, kami sudah mengangkut sebanyak 2,7 Juta penumpang, menunjukan pertumbuhan positif dibanding periode yang sama di tahun 2025," tutur Ditto.
Sebagai catatan, PELNI mencatat pertumbuhan pendapatan perusahaan pada 2025. Perusahaan pelat merah ini diketahui mencetak laba usaha sebesar Rp45,67 miliar naik tipis 0,07% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sejalan dengan itu, pendapatan perusahaan juga naik menjadi Rp795,72 miliar naik 20,25%. Adapun total liabilitas dan ekuitas mencapai Rp461,74 miliar atau naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp375,98 miliar.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah bersama DPR sepakat menambah alokasi anggaran operasional untuk PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebesar Rp139 miliar dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebesar Rp70 miliar. Total tambahan anggaran mencapai Rp209 miliar.
Langkah ini diambil guna mengatasi kendala anggaran pada layanan transportasi laut perintis, khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi antara pimpinan DPR RI, Komisi V DPR RI, serta perwakilan pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan COO Danantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Kementerian Keuangan langsung menyetujui usulan tambahan dana tersebut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di daerah perintis.
"Tadi yang disampaikan adalah kebutuhan sekitar Rp139 miliar untuk ASDP dan kurang lebih Rp70 miliar untuk Pelni. Angka-angka yang dibutuhkan oleh Menkeu langsung diberi kesanggupan, karena ini bukan hanya masalah angkanya, melainkan bentuk prioritas dan atensi utama," ujar Prasetyo kepada wartawan usai rapat.
Prasetyo menjelaskan penambahan anggaran tersebut dialokasikan melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk sisa Semester II Tahun Anggaran 2026. Selain dana khusus untuk ASDP dan Pelni, Kementerian Perhubungan secara keseluruhan mengajukan permohonan ABT sebesar Rp2,3 triliun hingga Rp2,4 triliun.
"Kalau mekanisme ABT kan hanya untuk tahun anggaran berjalan ya, artinya di sisa semester kedua tahun 2026 ini. Secara prinsip, apa yang diajukan tadi bisa kita sepakati bersama-sama," tambahnya.
(ain)
