Tak hanya itu, investor asing juga menilai ketika investasi di RI, maka tingkat pengembalian atau internal rate of return sangat dapat diterima. Kemudian Rosan juga menyebut bahwa investor asing menilai pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi di Tanah Air.
Dia mencontohkan saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, investor memandang RI memberikan kepastian dari sisi perizinan.
“Itu sangat diapresiasi oleh para asosiasi di luar negeri dan di dalam negeri, dan juga para potensial investor dan investor yang sudah ada. Karena itu memberikan kepastian dari segi perizinan. ‘Oh sekarang kalau mereka apply izin A, mereka tahu misalnya di 10 hari ya 10 hari izinnya keluar,” jelas dia.
“Minta 15 hari ya 15 hari izinnya keluar. Karena sekarang kami di Menteri Investasi, kita kan sebetulnya sebagai window saja nih. Perizinan masuk ke kami, kami serahkan kepada kementerian A misalnya untuk diproses kemudian kembali ke kami baru kami keluarkan izinnya.”
Sepanjang April hingga Juni 2026, investasi dari Hong Kong mencapai US$5,5 miliar. Posisi berikutnya ditempati Singapura sebesar US$4,2 miliar, disusul China sebesar US$1,7 miliar, Jepang US$900 juta, dan Malaysia US$700 juta.
Dia menambahkan, setelah lima negara tersebut, daftar investor terbesar masih diisi Korea Selatan, Belanda, dan sejumlah negara lainnya.
Realisasi investasi pada semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025 terjadi pertumbuhan realisasi investasi sebesar 7,2%.
Rosan memerinci, realisasi investasi terbagi dalam penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp502,9 triliun (49,8%) dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp507,6 triliun (50,2%).
Sementara secara spasial realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp502,8 triliun (49,8%) atau terjadi pertumbuhan 7,7% secara tahunan. Sedangkan realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp507,8 triliun atau tumbuh 6,7% secara tahunan.
Selanjutnya lima besar lokasi realisasi investasi secara keseluruhan antara PMA dan PMDN pada semester I-2026 adalah DKI Jakarta sebesar Rp173,6 triliun (17,2%), Jawa Barat sebesar Rp138,1 triliun (13,7%), Jawa Timur Rp72,7 triliun (7,2%); Sulawesi Tengah Rp68,7 triliun (6,8%); dan Banten Rp66,3 triliun (6,6%).
(lav)
