Meski demikian, menurut Rizal  ketergantungan terhadap PNBP ini tetap perlu dibaca secara hati-hati karena penerimaan ini sangat sensitif terhadap harga komoditas, lifting migas, kurs, dan kebijakan pengelolaan SDA.

Apalagi saat ini meski pendapatan negara mencatatkan kenaikan, tetapi belanja naik lebih cepat menjadi Rp3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu, sehingga defisit melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% PDB.

“Artinya, PNBP membantu menjaga APBN dalam jangka pendek, tetapi tidak boleh menggantikan kebutuhan memperkuat basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan membangun sumber penerimaan yang lebih stabil serta berkelanjutan,” katanya.

(ell)