"Dari sisi kebijakan, yang paling dibutuhkan dunia usaha saat ini adalah menjaga policy certainty dan market confidence. Stabilitas nilai tukar pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kebijakan moneter, tetapi juga oleh keyakinan investor dan pelaku usaha terhadap arah kebijakan ekonomi secara keseluruhan," tegasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, ia lantas mendorong beberapa langkah yang perlu diprioritaskan pemerintah. Pertama, menjaga koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil sehingga respons terhadap volatilitas global tetap konsisten dan kredibel. 

Kedua, mempercepat agenda deregulasi dan menyelesaikan tantangan high-cost economy agar kenaikan biaya akibat pelemahan rupiah tidak semakin diperberat oleh biaya domestik yang masih tinggi.  

Ketiga, memperkuat akses pembiayaan dan instrumen lindung nilai yang lebih terjangkau, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki eksposur tinggi terhadap valuta asing. 

Keempat, mempercepat penguatan industri hulu dan program substitusi impor yang berbasis peningkatan kapasitas produksi nasional, bukan sekedar pembatasan impor, sehingga ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat dikurangi secara bertahap.

Sehingga, pada akhirnya menurut dia pelemahan rupiah seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat transformasi struktur industri nasional. Sebab, ketahanan ekonomi akan lebih kuat apabila didukung kapasitas produksi domestik yang meningkat, struktur industri yang lebih dalam, dan ekosistem usaha yang semakin efisien serta berdaya saing.

"Dengan fondasi tersebut, Indonesia akan memiliki resiliensi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai guncangan eksternal di masa mendatang."

(ain)