"Industri kimia, plastik, dan baja juga rentan karena bergantung pada bahan antara global dan energi." Di samping itu, "sektor properti ikut tertekan secara tidak langsung karena suku bunga tinggi, biaya material naik, dan kemampuan beli rumah tangga melemah."
Di sisi lain, Syafruddin menjelaskan bahwa pelemahan rupiah tidak berhenti pada biaya impor. Sebab kata dia, ketika rupiah melemah, perusahaan juga menghadapi risiko harga energi, biaya logistik, cicilan utang valas, dan kebutuhan lindung nilai (hedging) yang lebih mahal.
Akibatnya, banyak pelaku usaha menghadapi tekanan ganda karena biaya produksi meningkat sementara daya beli masyarakat belum cukup kuat untuk menyerap kenaikan harga.
"Dampaknya ke sektor riil akan terasa lewat margin laba yang menipis, kenaikan harga jual, penundaan ekspansi, dan risiko penurunan produksi jika perusahaan tidak mampu meneruskan kenaikan biaya ke konsumen. Dalam kondisi daya beli belum kuat, industri tidak bebas menaikkan harga. Akibatnya, pelemahan rupiah berubah menjadi tekanan ganda: biaya naik, permintaan belum tentu mengikuti," jelasnya.
Kebijakan yang Tak Korbankan Sektor Riil
Meminimalkan dampak ini, pemerintah dan Bank Indonesia diminta perlu menjalankan kebijakan yang mampu menahan tekanan nilai tukar tanpa mengorbankan sektor riil.
"BI perlu menjaga daya tarik aset rupiah melalui operasi moneter, SRBI, intervensi valas yang terukur, dan komunikasi yang kredibel. Tetapi kenaikan bunga tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban karena BI Rate sudah 5,75% dan rupiah tetap tertekan," tegas Syafruddin.
Sementara dari sisi fiskal, pemerintah diminta menjaga disiplin anggaran, mengendalikan subsidi energi, mempercepat peningkatan ekspor bersih, serta menekan impor yang tidak produktif.
Sedangkan untuk menopang sektor riil, prioritas harus jatuh pada keringanan likuiditas bagi industri produktif, fasilitas lindung nilai yang lebih terjangkau, percepatan restitusi bagi eksportir patuh, penguatan rantai pasok domestik, hingga insentif terbatas untuk substitusi impor bahan.
"Kebijakan yang paling tepat bukan subsidi luas, melainkan dukungan selektif untuk perusahaan yang menjaga produksi, menyerap tenaga kerja, dan menghasilkan devisa. Jika fiskal, moneter, dan industri berjalan sendiri-sendiri, tekanan rupiah akan terus masuk ke harga, biaya produksi, dan kualitas kredit," pungkasnya.
Sebagai catatan saja, rupiah menutup sesi perdagangan Rabu (8/7/2026) dengan pelemahan terbatas 0,09% di posisi Rp17.999/US$, setelah sempat menyentuh Rp18.002/US$ pada sesi perdagangan siang kemarin.
(ain)
