Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat internal yang berisi pesan kepada kader mengenai posisi partai dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Megawati bahkan sempat menyinggung zaman pemerintahan Orde Baru. 

Dalam surat bernomor 1275/IN/DPP/VII/2026, Megawati menggarisbawahi sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi. Menurutnya, demokrasi Indonesia bukan merupakan bentuk blok-blok kekuasaan, melainkan bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

“Demokrasi yang sehat justru memerlukan keseimbangan kekuasaan, penghormatan terhadap supremasi konstitusi, serta keberanian moral untuk menyampaikan kritik dan koreksi demi keselamatan bangsa dan negara,” ujar Megawati dalam surat internal tersebut, dikutip Kamis (09/07/2026). 

Megawati mengatakan pemahaman mengenai tidak dikenalnya oposisi sebagai institusi ketatanegaraan bukan pandangan baru bagi PDP.