Kapasitas Baru
Dia juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa listrik yang dikirim ke Singapura berasal dari penambahan kapasitas pembangkit baru (additional capacity), bukan mengambil jatah pasokan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.
Hal tersebut dinilai sangat vital agar target bauran energi primer nasional tidak terganggu oleh aktivitas ekspor.
"RUU tersebut sangat mendesak. Harus ada ketentuan teknis bahwa kapasitas pembangkit untuk ekspor merupakan kapasitas tambahan. Jangan sampai pasokan untuk domestik justru dialihkan untuk kepentingan ekspor," pungkasnya.
Sebagai informasi, RUU EBET dirancang sebagai regulasi komprehensif untuk mengatur transisi energi di Indonesia, demi bergeser dari ketergantungan energi fosil (batu bara dan minyak bumi) menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Adapun, secara garis besar, RUU EBET mengatur klasifikasi, pemanfaatan, hingga insentif pendanaan untuk energi bersih.
Secara administratif di tingkat legislatif, draf RUU EBET sebenarnya sudah selesai dibahas oleh DPR, khususnya oleh Komisi XII.
Pembahasan teknis mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta penyusunan draf Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan juga telah dirampungkan bersama pemerintah.
Namun, RUU ini belum kunjung disahkan secara resmi menjadi undang-undang karena saat ini masih dalam tahap penyesuaian akhir (sinkronisasi) oleh pihak pemerintah.
Adapun, proses pembahasan RUU EBET ini sudah memakan waktu yang cukup lama, yaitu mulai diusulkan sejak periode DPR 2019—2024 dan dilanjutkan ke periode 2024—2029.
Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkap Indonesia telah meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dalam proyek ekspor listrik dari energi baru terbarukan (EBT) secara jangka panjang ke Singapura.
MoU tersebut ditandatangani oleh Danantara, Keppel Electric, dan Sembcorp yang dimiliki Temasek Holdings.
"Ini adalah proyek jangka panjang dan akan dipastikan ini juga memberikan dampak yang win-win lah terhadap kedua negara," ujar Rosan ditemui awak media di Istana, Senin (6/7/2026).
Rosan menjelaskan skema ekspor listrik tersebut bahwa Danantara bersama pihak swasta akan membangun pembangkit baru dari sumber energi terbarukan yang akan mengekspor listrik ke Singapura.
"Nah, tadi Bapak Presiden mengamanatkan untuk Danantara bersama-sama nanti dengan dunia usaha, dengan private sector untuk membangun [...] ini kan sudah lama sebenarnya, sudah empat tahunlah ya lebih. Untuk supaya kerja sama ini bisa terlaksana," jelas dia.
Rosan menambahkan bahwa pembangkit yang akan menyalurkan listrik ke Singapura tersebut akan dibangun di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun.
Total kapasitasnya sebesar 3,4 gigawatt, di mana pembangunan pertama antara 600 megawatt hingga 1,2 gigawatt.
Pemerintah Indonesia masih mematangkan regulasi terkait harga ekspor listrik hijau ke Singapura. Langkah ini diambil guna memastikan kerja sama energi tersebut memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa proses negosiasi tarif ekspor listrik dengan Singapura saat ini masih berjalan dinamis.
Mengingat kewenangan penentuan tarif berada di tangan pemerintah, Indonesia berkomitmen untuk tidak terburu-buru menyepakati angka sebelum mencapai titik keseimbangan yang saling menguntungkan.
"Terkait dengan harga listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tetapi kan kita masih negosiasi tentang harga. Regulasi kita kan memang harga itu ada di pemerintah. Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan," ujar Bahlil saat ditemui di Istana Negara, Senin (6/7/2026).
Saat ditanya mengenai status kesepakatan harga saat ini, Bahlil secara terbuka mengakui bahwa nilai komersial yang ada di meja perundingan belum ideal bagi kepentingan nasional.
"Belum win-win. Saya merasa belum win-win kalau sekarang harganya," tuturnya tegas.
Meski demikian, Bahlil optimistis bahwa kebuntuan harga ini akan segera terurai dalam waktu dekat melalui pembahasan yang intensif.
"Tinggal di titik itu saja. Saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu kok. Kita pengen semuanya harus punya manfaat yang win-win untuk kedua belah pihak," tambah Bahlil.
(smr/wdh)
