Bloomberg Technoz, Jakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkapkan masih banyak persoalan yang mewarnai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. 

Organisasi tersebut menerima ratusan laporan dugaan pelanggaran, mulai dari manipulasi jalur domisili, sengketa jalur prestasi, hingga dugaan siswa titipan dan jual beli kursi sekolah.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan sepanjang pelaksanaan SPMB 2026 pihaknya menerima dan memantau berbagai persoalan di sejumlah daerah. Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa masalah SPMB tidak lagi sekadar gangguan teknis, tetapi telah menjadi krisis tata kelola pendidikan.

"Kemendikdasmen dan Pemerintah Daerah sibuk mengatur jalur seleksi, tetapi lupa memastikan kursi sekolah cukup dan mutunya merata. Akibatnya, orang tua dan anak dipaksa bertarung memperebutkan bangku sekolah. Ini bukan sistem pemenuhan hak, tetapi sistem kompetisi atas kelangkaan," kata Ubaid dalam keterangan tertulis, Senin (06/07).

Menurutnya, akar persoalan SPMB terletak pada terbatasnya daya tampung sekolah negeri dan belum meratanya kualitas pendidikan. Selama kondisi tersebut belum dibenahi, sistem penerimaan murid baru akan terus menjadi ajang persaingan memperebutkan kursi di sekolah yang dianggap bermutu.