“Kenaikannya diperkirakan sekitar 3%—5%, belum bisa dihitung US%/ton karena harga B50 belum ada. Sampai saat ini kami belum tahu berapa harga biodiesel B50 untuk sektor industri. Jika harganya lebih mahal dari biodiesel B40, tentu akan memberatkan sektor industri,” kata Ardhi ketika dihubungi, medio pekan lalu.
Di industri perkebunan kelapa sawit, Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bersama Koalisi Transisi Bersih juga meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan mandatori biodiesel B50 mulai bulan ini.
Ketua Umum Mansuetus Darto mengatakan kebijakan tersebut justru berpotensi menambah tekanan baru bagi jutaan petani sawit rakyat (PSR) dalam negeri.
POPSI menilai kebijakan B50 diproyeksikan menguras anggaran melalui defisit Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hingga mencapai Rp28 triliun serta menghilangkan penerimaan negara (pajak badan, bea keluar, dan pungutan) sebesar Rp620 triliun dalam periode 10 tahun.
Selain itu, kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% untuk mendukung implementasi B50 akan makin mengurangi harga CPO bersih yang menjadi dasar transaksi di dalam negeri.
Dampaknya, lanjut Mansuetus, akan dirasakan langsung di tingkat kebun karena harga pembelian tandan buah segar (TBS) mengikuti harga CPO setelah dikurangi berbagai pungutan dan biaya lainnya.
Walhasil, meskipun harga CPO dunia relatif tinggi, harga yang diterima petani tidak lagi mencerminkan nilai pasar sebenarnya.
"Kami tidak menolak biodiesel. [Hal] yang kami tolak adalah ketika biaya kebijakan ini akhirnya dibayar oleh petani sawit melalui makin rendahnya harga TBS [tandan buah segar]," tutur dia.
Tidak hanya di Indonesia, program mandatori biofuel—baik biodiesel maupun bioetanol— akhir-akhir ini menjadi fokus di berbagai negara, serta menuai berbagai polemik terkait dengan implementasinya.
Pengendara di India Protes Kebijakan Bensin Etanol Modi
Di India, misalnya, para pengendara mobil berkumpul di New Delhi pada Minggu (5/7/2026), dalam protes besar pertama terhadap program BBN unggulan Perdana Menteri Narendra Modi yang bertujuan untuk mengurangi impor minyak mentah dan mendukung pendapatan petani.
Pergeseran pemerintah yang dipercepat ke bensin dengan persentase etanol yang lebih tinggi alias mandatori bioetanol telah membuat marah para pengemudi.
Mereka mengeluhkan banyak hal, mulaid ari efisiensi bahan bakar yang lebih rendah, biaya perawatan yang lebih tinggi, dan korosi mesin.
Pemerintah India dan produsen mobil setempat telah berada dalam posisi defensif setelah keluhan di media sosial terkait dengan mandatori bioetanol tersebut terus membanjir selama berminggu-minggu.
Pihak berwenang berupaya untuk meredam kontroversi dengan mengadakan konferensi pers dengan para eksekutif industri otomotif pada Sabtu (4/7/2026). Produsen mobil menolak keluhan tersebut sebagai tidak berdasar.
“Kami sangat yakin bahwa kami belum melihat masalah mencolok di media sosial yang memerlukan peninjauan kembali program pencampuran bahan bakar nabati pemerintah,” kata Puneet Anand, wakil presiden asosiasi di Hyundai Motor India, dikutip dari Bloomberg News.
Berbicara secara terpisah di Rajasthan, Menteri Perminyakan India Hardeep Singh Puri menyalahkan kepentingan pribadi yang menyebarkan informasi yang salah.
Reaksi keras terhadap program mandatori biofuel di India ini muncul ketika Modi berupaya untuk memperluas salah satu inisiatif energi andalannya.
India mencapai target pencampuran 20% bioetanol ke dalam bensin lima tahun lebih cepat dari jadwal pada 2025 dan kini tengah mengevaluasi peningkatan bauran lebih lanjut dalam mandatori tersebut.
Bulan lalu, perusahaan kilang milik negara juga mulai menjual bensin yang dicampur dengan 85% etanol untuk kendaraan flex-fuel.
Produsen mobil mengatakan bioetanol E20 telah menjalani pengujian ekstensif sebelum peluncurannya secara nasional.
Kendaraan yang dirancang untuk E20 telah dijual sejak 2025, sementara bahan bakar tersebut juga kompatibel dengan kendaraan lama yang bersertifikasi E10, menurut Rahul Bharti, direktur eksekutif di Maruti Suzuki India.
Meskipun efisiensi bahan bakar mungkin sedikit menurun, pertukaran tersebut diimbangi oleh manfaat ekonomi dan lingkungan yang lebih luas dari bahan bakar tersebut, katanya.
Para produsen juga membantah klaim spesifik yang beredar secara daring.
Vikram Gulati, Country Head di Toyota Kirloskar Motor, mengatakan kasus yang banyak dibagikan yang melibatkan Toyota Innova Hycross yang diduga rusak oleh E20 ditelusuri ke bahan bakar yang terkontaminasi, bukan pencampuran etanol.
Dia juga menolak klaim bahwa etanol menarik semut, dengan mengatakan bahwa bau bensin mengusir serangga.
Namun, bagi konsumen di India, perdebatan tentang biofuel muncul seiring dengan terus meningkatnya biaya kepemilikan kendaraan.
Harga bensin tetap mendekati level tertinggi empat tahun terakhir setelah gangguan geopolitik, sementara premi asuransi, biaya tol, kondisi jalan yang buruk, dan kerusakan akibat musim hujan telah menambah pengeluaran pengendara, membuat kekhawatiran tentang efisiensi bahan bakar dan perawatan menjadi lebih sensitif secara politik.
Permintaan bensin di India telah berkembang lebih cepat daripada konsumsi diesel, meningkat rata-rata 8,8% per tahun selama lima tahun fiskal terakhir dibandingkan dengan 5,5% untuk diesel, menurut data Pemerintah India.
Bensin menyumbang sekitar 18% dari penjualan bahan bakar olahan di Negeri Bollywood, sehingga keberhasilan program etanol makin penting bagi strategi energi pemerintah.
Puri mengatakan pada Sabtu bahwa setiap langkah untuk meningkatkan pencampuran bioetanol ke dalam bensin menjadi 25% dari 20% hanya akan dilakukan setelah pengujian yang ketat dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan.
Dia menambahkan strategi India untuk mendiversifikasi bahan bakar transportasi akan bergantung pada berbagai teknologi, termasuk biofuel, baterai, dan gas alam terkompresi.
Kalangan Konservatif Tolak Mandatori Biofuel Trump
Tak kalah dengan di Indonesia dan India, di Amerika Serikat (AS), kontroversi seputar program mandatori biofuel juga kian memanas.
Hampir tiga lusin tokoh konservatif — termasuk sekutu lama Presiden Donald Trump — mendesak DPR untuk membatalkan kuota pencampuran biofuel yang diberlakukan oleh pemerintahannya, dengan alasan bahwa kuota tersebut meningkatkan biaya konsumen menjelang pemilihan yang akan bergantung pada isu ekonomi.
Mandat AS yang memaksa kilang minyak untuk mencampur etanol dan biofuel lainnya ke dalam bensin dan solar selama dua tahun ke depan adalah "pajak regresif bagi pekerja, bisnis, dan keluarga Amerika," kata kelompok tersebut dalam surat yang dikirimkan kepada anggota Kongres pada akhir Juni, dikutip dari Bloomberg News.
Para pemimpin konservatif terkemuka yang bergabung dalam upaya ini termasuk Ketua Unleash Prosperity Stephen Moore dan Grover Norquist, presiden Americans for Tax Reform.
Jerry Simmons, Presiden Domestic Energy Producers Alliance yang diketuai oleh miliarder minyak dan pendukung lama Trump, Harold Hamm, juga menandatangani surat tersebut.
Upaya ini menargetkan kuota bahan bakar terbarukan yang memecahkan rekor untuk 2026 dan 2027 yang diselesaikan oleh Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) Trump pada bulan Maret.
Meskipun target tersebut telah mendapat pujian dari petani jagung dan kedelai serta produsen biofuel karena membantu mendorong permintaan, program mandatori biofuel Trump dikritik oleh beberapa perusahaan kilang kecil dan menengah yang mengatakan bahwa target tersebut terlalu agresif dan akan menaikkan biaya.
Kuota saat ini mewakili "mandat RFS terbesar dan termahal dalam sejarah dan peraturan tunggal termahal pada masa jabatan kedua Presiden Trump," kata surat itu, mengutip perkiraan EPA setidaknya US$20 miliar biaya tahunan.
"Pada saat inflasi tetap menjadi perhatian utama bagi konstituen, Kongres harus berupaya memberikan bantuan di SPBU, bukan memperkuat mandat yang diberlakukan secara birokratis yang menaikkan biaya bahan bakar."
Kekhawatiran tentang biaya hidup menjadi isu kunci menjelang pemilihan paruh waktu November yang akan menentukan apakah Partai Republik mempertahankan kendali atas DPR dan Senat, setelah perang di Iran mengakibatkan hampir tertutupnya Selat Hormuz, yang menyebabkan kenaikan harga bahan bakar.
Trump telah mengisyaratkan kekhawatirannya terhadap kenaikan biaya bensin, dengan berargumen dalam unggahan media sosial pada Rabu pagi pekan lalu bahwa harga bahan bakar tidak turun cukup cepat, meskipun aliran minyak mentah melalui selat meningkat dan harga minyak turun.
Beberapa perusahaan penyulingan telah memanfaatkan harga bahan bakar yang tinggi selama perang untuk mendesak pemerintahan Trump agar mengurangi target Standar Bahan Bakar Terbarukan (Renewable Fuel Standard), memperingatkan bahwa perusahaan energi mungkin harus mengurangi produksi bensin dan akan dipaksa untuk menggunakan kredit kepatuhan cadangan untuk memenuhi kuota.
Beberapa memperkirakan bahwa biaya kredit kepatuhan tersebut dapat menambah hingga 36 sen untuk setiap galon bensin.
“Bagi pekerja, bisnis, dan keluarga Amerika yang sudah terbebani oleh inflasi dan harga bensin yang tinggi, ini adalah hal terakhir yang mereka butuhkan,” kata Tom Pyle, presiden American Energy Alliance yang memimpin upaya tersebut, kepada Bloomberg.
Surat tersebut mengintensifkan kampanye tekanan terhadap Trump pada isu yang memecah belah beberapa konstituen intinya di sektor minyak dan pertanian.
Kelompok konservatif mendorong para anggota parlemen untuk mendukung resolusi kongres yang secara efektif akan memblokir target-target era Trump. Langkah ini diajukan oleh Perwakilan Scott Perry, seorang Republikan dari Pennsylvania.
Para penentang, termasuk beberapa perusahaan penyulingan minyak besar dan produsen bahan bakar nabati, berpendapat bahwa target-target tersebut dapat dicapai dan mengatakan bahwa target tersebut dapat meningkatkan produksi, membantu mengurangi ketergantungan Amerika pada bahan bakar fosil.
Mereka juga mengatakan bahwa para petani, yang telah terpukul oleh tingginya biaya input seperti bahan bakar dan pupuk, membutuhkan perluasan pasar bahan bakar nabati untuk menciptakan permintaan bagi hasil panen mereka yang terus meningkat.
(wdh)
