Erik Wasson dan Roxana Tiron - Bloomberg News

Bloomberg, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) yang dikuasai oleh Partai Republik melakukan pemungutan suara untuk menghentikan perang AS di Iran. Langkah ini menandai keretakan terbuka dengan Donald Trump terkait konflik luar negeri yang tidak populer dan kian menimbulkan dampak ekonomi yang kian besar bagi warga Amerika.

Hasil voting pada hari Rabu (3/6) menunjukkan angka tipis 215-208, mempertegas kecemasan yang meluas di internal Partai Republik sendiri, hanya lima bulan sebelum pemilu sela Kongres digelar. Bulan lalu, resolusi Senat untuk mengakhiri perang juga berhasil melewati hambatan prosedural untuk pertama kalinya, meskipun undang-undang tersebut belum masuk ke tahap pemungutan suara final.

Kendati demikian, keputusan DPR ini tidak akan langsung menghentikan operasi militer AS di Iran. Senat masih harus meloloskan resolusi tersebut. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Kekuatan Perang (War Powers Act) tahun 1973 yang diajukan oleh DPR secara hukum masih menjadi perdebatan sengit.

Namun, sikap baru DPR AS ini menyuarakan pesan kuat kepada publik global mengenai kian terisolasinya Presiden Trump dalam isu perang ini. Terlebih, negosiasi draf perdamaian sementara masih berjalan lambat di saat ketegangan di Timur Tengah kembali membara. Militer AS dan Iran kembali terlibat baku tembak sepanjang malam, menyebabkan Kuwait dan Bahrain ikut terjebak dalam pusaran konflik paling serius sejak gencatan senjata diberlakukan awal April lalu.