Dasar dari pembayaran royalti emas adalah harga yang mana lebih tinggi antara LBMA atau realisasi harga jual.
“Sehingga apabila realisasi harga jual lebih rendah dari harga LBMA maka pelaku usaha tambang tetap membayarkan royalti emas berdasarkan harga tertinggi dalam hal ini LBMA sedangkan pendapatan yang diterima secara realisasinya lebih rendah,” tulis Hidayat.
Kondisi itu, kata Hidayat, menjadi kunci utama yang akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan pada akhirnya mungkin berdampak terhadap kegiatan operasional, syarat covenant sehubungan dengan pinjaman pembiayaan dan lain-lain.
“Termasuk di dalamnya mungkin persepsi investor yang berpengaruh terhadap harga saham dan valuasi perusahaan,” tuturnya.
Apalagi, dia menambahkan, ARCI turut berhadapan dengan kenaikan bahan bakar dan biaya produksi akibat perang Iran.
Kendati demikian, dia menegaskan, perseroannya mendukung rencana pemerintah terkait dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam.
Dia menuturkan ARCI masih menunggu implementasi resmi dari rencana ekspor satu pintu tersebut, sebelum dapat mengambil langkah-langkah penyesuaian strategis yang diperlukan.
Adapun, pemerintah akan mulai mengatur ekspor satu pintu pada komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO) dan paduan besi (ferro alloy).
Danantara belakangan membuka opsi untuk mengatur ekspor pada komoditas mineral logam lainnya mendatang.
DSI nantinya akan melakukan pengawasan atas volume pengiriman, harga jual, hingga mekanisme pengiriman komoditas ke pasar global.
Tahap awal kebijakan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026. Pada periode tersebut, eksportir wajib melaporkan seluruh transaksi ekspor komoditas SDA secara komprehensif kepada DSI.
Setelah itu, implementasi tahap II yakni dimulainya ekspor wajib melalui DSI rencananya dilakukan pada 1 September 2026. Nantinya, pemerintah bakal melakukan evaluasi dari kebijakan tersebut setiap tiga bulan para dua tahap tersebut.
BPI Danantara akan mulai memberlakukan transaksi ekspor komoditas SDA strategis melalui platform digital yang mulai aktif pada Januari 2027.
Risiko Lain
Di sisi lain, skema ekspor satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia berisiko menekan arus kas emiten tambang.
Skema ekspor satu pintu diperkirakan bakal menambah posisi piutang macet yang akan dicatat emiten tambang nantinya. Konsekuensinya, emiten tambang makin bergerak terbatas untuk melunasi utang berdenominasi dolar AS jatuh tempo.
Tim riset CreditSights menilai skema ini dapat menekan likuiditas perusahaan melalui beberapa jalur. Di antaranya adalah potensi hambatan birokrasi, penundaan prosedural, serta meningkatnya risiko lamanya penagihan piutang dari Danantara.
“Perubahan mekanisme ini berpotensi memperlambat perputaran kas, khususnya dalam dolar AS, yang pada akhirnya dapat memengaruhi fleksibilitas keuangan perusahaan,” dikutip dari riset CreditSights pada Jumat (22/5/2026).
Riset CreditSights dengan judul Indon Mining: Gov’t to Centralize comdty Exports itu disusun oleh Analis S&SEA and GCC Corporate Jonathan Tan Jun Jie dan Head of South & Southeast Asia Croporates Lakshmanan R pada 21 Mei 2026.
Perubahan ini membuat arus kas yang sebelumnya bersifat langsung menjadi tertunda, dan berpotensi memperlambat penerimaan dana dalam dolar AS. Kondisi tersebut dinilai krusial, terutama bagi perusahaan yang memiliki kewajiban utang luar negeri dan kebutuhan belanja modal yang besar.
Dalam kondisi tersebut, penerimaan yang lebih lambat dapat mendorong perusahaan dengan posisi kas terbatas untuk mencari sumber pendanaan tambahan.
Salah satu opsi yang tersedia adalah penarikan utang baru guna menutup kebutuhan modal kerja, terutama untuk menjaga kelangsungan operasional dan memenuhi kewajiban pembayaran.
(naw)
