Selain itu, pemerintah menyebut telah menindak tegas temuan praktik peredaran pupuk palsu dengan kandungan unsur hara nihil yang menyebabkan petani gagal panen hingga mengalami kerugian yang diprediksi mencapai Rp3,2-3,3 triliun. Menurut Amran, pembenahan tata kelola pupuk menjadi langkah strategis untuk memutus rantai permainan mafia distribusi yang selama ini memanfaatkan panjangnya rantai birokrasi dan lemahnya pengawasan.
“Kami ingin petani mendapatkan pupuk dengan mudah, cepat, dan sesuai haknya. Jangan sampai ada lagi permainan distribusi yang menyusahkan petani,” ujar dia.
Selain pencabutan izin distributor bermasalah, pemerintah mengatakan juga memperkuat reformasi distribusi pupuk lewat digitalisasi sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). Melalui sistem tersebut, data petani, luas lahan, komoditas, sampai kebutuhan pupuk tercatat secara digital, sehingga distribusi diklaim menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Amran menilai digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mempersempit ruang penyimpangan. “Digitalisasi membuat distribusi lebih transparan dan tepat sasaran. Kami ingin subsidi benar-benar diterima petani yang berhak,” kata dia.
(ain)
