Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto menyoroti langkah Kementerian Pertanian (Kementan) yang dinilai terburu-buru dalam berencana melaporkan 300 perusahaan kelapa sawit. 

Menurutnya, sebagai pemegang otoritas di sektor hulu sawit, Kementan semestinya mengutamakan konsolidasi dan dialog dengan para pelaku usaha terlebih dahulu.

Darto menegaskan peran utama Kementan adalah menjaga stabilitas seluruh ekosistem sawit dari hulu hingga hilir, mulai dari petani, pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS), tengkulak, pemilik loading ramp, pelaku industri penyulingan (refinery), hingga institusi keuangan pembiayaan.

"Semestinya Kementan mengumpulkan para pihak karena tugasnya adalah di sektor hulu. Kementan harus mampu mengkonsolidasi di sektor hulu tentang gagasan apa yang diusulkan kepada DSi atau Presiden agar ekosistem sawit tetap stabil," ujar Darto saat dihubungi, Kamis (11/6/2026). 

POPSI menilai respons Kementan masih bersifat reaktif atau sekadar menjadi ‘pemadam kebakaran’ saat terjadi gejolak harga pada Tandan Buah Segar (TBS). Darto menambahkam penurunan harga TBS di tingkat petani dipicu oleh kepanikan pasar akibat munculnya wacana kebijakan satu pintu melalui  PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).