Senada, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria juga mengatakan rencana impor 100.000 tabung CNG 3 kg—yang kemungkinan akan di datangkan dari China pada tahap awal — masih bisa dimaklumi publik, sepanjang pemerintah menjelaskannya sebagai langkah transisi, bukan kebijakan permanen.
“Tujuan menekan impor LPG memang penting, tetapi publik wajar mempertanyakan: jangan sampai pengurangan impor energi justru digantikan oleh ketergantungan impor baru dalam bentuk tabung. Untuk itu, pemerintah perlu transparan soal alasan impor, kebutuhan awal, standar keselamatan, harga, serta peta jalan produksi dalam negeri,” jelasnya.
Meski keputusan impor ini dianggap dapat diterima, dia tetap menyinggung bahwa kebijakan ini menunjukkan tidak adanya kesiapan industri manufaktur nasional.
Khususnya, industri manufaktur pembuat tabung CNG komposit serat karbon tipe 4, untuk mendukung program CNG 3 kg secara cepat dan massal.
“Jika memang teknologi, kapasitas produksi, dan sertifikasi keselamatan belum tersedia, impor awal dapat dipahami. Namun, harus disertai transfer teknologi, keterlibatan industri lokal, dan target substitusi impor yang jelas,” ungkapnya.
Harga Mahal
Dari sisi harga, impor tabung juga berpotensi memengaruhi nilai keekonomian CNG 3 kg atau harga di tingkat akhir alias konsumen.
Tabung komposit serat karbon bukan komponen murah, apalagi jika masih bergantung pada impor, kurs, logistik, dan bea masuk.
“Jika biaya tabung tinggi, pemerintah harus memastikan skema harga tidak membebani konsumen, terutama rumah tangga kecil, serta tidak menciptakan subsidi baru yang justru memberatkan fiskal,” tutupnya.
Rencana impor tabung CNG 3 kg tahap awal sebelumnya disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman.
Menurutnya, teknologi untuk mengembangkan CNG tabung 3 kg saat ini dimiliki oleh China, sehingga terdapat potensi impor didatangkan dari negara tersebut.
Laode juga memastikan impor tabung CNG 3 kg hanya dilakukan untuk program masifikasi CNG pada tahap awal, sebab teknologi tersebut masih belum dimiliki Indonesia.
“Kan ini teknologinya tinggi. Saat ini yang mampu membuat teknologi itu di luar ya, kita belum. Akan tetapi, kalau skalanya sudah masif, bisa nanti kita alihkan ke dalam,” kata Laode kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Senin (18/5/2026).
“Ya China. Banyak sih negara yang ini, tetapi kita sejauh ini China. Iya [ada potensi impor dari China], seperti itu. Tahap awal ya,” tegas dia.
Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian ESDM, saat ini terdapat 53 badan usaha niaga CNG di Indonesia.
Salah satunya adalah PT Gagas Energi Indonesia, anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN. Saat ini, PGN Gagas mengoperasikan 14 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di 7 provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari untuk layanan CNG masyarakat atau Gasku.
Untuk industri, PGN Gagas melayani lebih dari 600 pelanggan dengan total penyaluran mencapai 4.067.002 million british thermal unit (MMBtu) sepanjang 2025.
Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan mengungkapkan pada tahun lalu perseroan penyaluran 4,6 juta MMBtu gas bumi melalui layanan CNG dan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
(wdh)
