Jalan yang ditempuh Suster Natalia tidak pendek. Ia sudah tujuh kali duduk semeja dengan pihak BNI, dan tujuh kali pulang tanpa kepastian. Dengan terjaminnya pengembalian Rp28 miliar, Suster Natalia pun secara terbuka menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahan yang memberikan atensi sehingga masalah ini bisa diatasi.
Namun, apresiasi atas responsivitas pemerintahan Prabowo mestinya bukan jadi episode akhir. Pertanyaannya tetap perlu dijawab: mengapa dibutuhkan perhatian Presiden untuk membuat sebuah bank BUMN bertanggung jawab kepada nasabahnya sendiri?
Tujuh kali mediasi tidak menghasilkan apa-apa. Baru setelah kasus ini menjadi perhatian nasional, solusi datang dalam hitungan hari. Transaksi senilai Rp28 miliar berjalan di luar sistem selama bertahun-tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun kini telah meminta BNI melakukan investigasi internal menyeluruh, mencakup aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola.
Iwan juga berpendapat narasi yang berkembang bahwa akar masalah ini adalah soal literasi keuangan nasabah keliru besar.
"Literasi Suster Natalia justru cukup baik. Ia mencatat, meminta dokumen, dan menerima bunga yang konsisten. Yang gagal adalah sistem pengawasan bank," tegasnya.
Maka agenda nyata setelah dana dikembalikan dan pelaku diproses, lanjut Iwan, bukan sekadar soal know your employeedi internal perbankan. Yang dibutuhkan adalah reformasi struktural perlindungan nasabah agar kasus seperti ini tidak butuh perhatian presiden dulu untuk diselesaikan.
"Responsivitas pemerintahan Prabowo dalam kasus ini adalah modal untuk membangun mekanisme perlindungan nasabah yang bekerja bahkan ketika tidak ada sorotan kamera, ketika korbannya bukan siapa-siapa, dan ketika kasusnya tidak sampai ke meja presiden," tutupnya.
(red)
