"Karena Satgas PKH ada [TNI] Angkatan Laut yang ngawal, terus di situ Bea Cukai juga lebih lebih bagus sekarang ya dibandingkan dengan dulu. Jadi enggak mungkin ketutup 100% [celah penyelundupan], tetapi mereka akan makin susah karena perintahnya clear: 'barang selundupannya sikat'," tegasnya.
Meski demikian, Purbaya tidak menampik kebocoran dalam penyaluran BBM bersubsidi masih mungkin terjadi. Namun, menurutnya, selama skalanya kecil dan terkendali, hal tersebut masih dapat diatasi.
"Saya asumsikan pasti ada kebocoran sedikit, tetapi selama bisa dikendalikan ya enggak apa-apa asal enggak gede-gede amat. Saya rasa sih bisa dikendalikan," ujar Purbaya.
Kebocoran LPG
Pada kesempatan yang sama, Purbaya turut mencermati adanya potensi kebocoran penyaluran gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) 3 Kg alias Gas Melon bersubsidi.
Menurutnya, evaluasi distribusi Gas Melon akan dilakukan dengan mengacu kepada realisasi anggaran subsidi dan kompensasi yang dibayarkan setiap bulan.
"Nanti kita lihat angkanya dari bulan ke bulan, karena kan sekarang kita bayar tiap bulan subsidi dan kompensasi kan, kalau ketinggian kan kita kelihatan tuh bahwa ada bocor besar," kata Purbaya.
Dia juga menyebut akan meningkatkan pengawasan dalam kurun dua bulan ke depan bila terjadi lonjakan terhadap belanja subsidi dan kompensasi energi.
"Jadi dua bulan ke depan kalau angkanya naik signifikan, kita akan minta kementerian ESDM untuk mengawasnya lebih teliti," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan sejumlah langkah pencegahan migrasi atau peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subisidi menyusul kenaikan harga sejumlah BBM nonsubsidi per Sabtu (18/4/2026).
Bahlil mengatakan pengawasan distribusi BBM—khususnya yang bersubsidi — akan dilakukan secara ketat, di samping pemberlakuan pembatasan pembelian agar tepat sasaran.
Salah satu kebijakan yang dimaksud yakni pembatasan pembelian BBM subsidi maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan tertentu. Menurutnya, volume tersebut sudah mencukupi untuk kebutuhan kendaraan pribadi.
"Saya katakan waktu di Seoul, di Korea waktu saya menyampaikan bahwa BBM-nya itu akan diberikan per hari 50 liter. Lima puluh liter itu kan tangki sudah penuh itu, sudah bisa 400 kilo itu, 300 kilo lebih lah, hampir kurang lebih 400 kilo. Sebagai mantan sopir angkot, ya itu pengalaman saya," kata Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (20/4/2026).
Meski begitu, dia juga menekankan pembatasan tersebut tidak berlaku untuk kendaraan angkutan umum dan logistik seperti bus dan truk pengangkut bahan pokok.
"Itu tidak berlaku untuk bis, truk-truk yang mengangkut beras, mengangkut sayur, logistik. Jangan truk yang dipakai untuk kelapa sawit sama tambang. Itu abuleke [bohong] namanya ya," sambungnya.
Bahlil tidak luput menegaskan BBM bersubsidi hanya diperuntukan khusus bagi masyarakat yang berhak, bukan untuk kalangan mampu yang mencoba menghindari kenaikan harga BBM nonsubsidi.
"BBM subsidi itu [untuk] kepada saudara-saudara kita yang berhak. Jangan model kayak saya, kayak Dirjen, Wamen, karena harga BBM RON 98 naik, tiba-tiba mereka masuk ke subsidi. Itu kita mengambil hak saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," tegasnya.
-- Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi
(prc/wdh)
