Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai praktik penyelundupan atau ekspor ilegal bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke luar negeri kini makin sulit dilakukan, seiring dengan kian ketatnya pengawasan distribusi komoditas tersebut di dalam negeri. 

Hal tersebut merespons adanya kekhawatiran penyelundupan BBM bersubsidi akibat selisih harga dengan negara lain, terutama setelah berlakunya kenaikan harga sejumlah BBM nonsubsidi per 18 April 2026.

"Ada yang nanya juga kemarin; gimana tentang kan di sini lebih murah dibandingkan dengan luar negeri? Gimana cara kita mengatasi ekspor ilegal BBM bersubsidi keluar? Ini kan kalau saya pikir sih enggak mungkin, sekarang sudah susah," kata Purbaya kepada awak media di Kantor Kemenkeu, Selasa (21/4/2026).

Bendahara Negara juga menegaskan pengawasan distribusi BBM bersubsidi juga kian diperketat termasuk dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) seperti TNI Angkatan Laut dan tim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Hal ini kata Purbaya dapat membuat ruang praktik penyelundupan komoditas bersubsidi makin sempit.