“Jadi lebih detail saja diungkapkan di situ, ada lampiran khusus,” ujarnya.
Di sisi lain, Nixon mengakui perseroan tidak terlibat dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) lantaran sejak era Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, BTN diputuskan tidak terlibat dalam program ini.
“Untuk KDMP kan memang kita diputuskan tidak ikut. Bukan kita yang meminta, kita diputuskan tidak ikut. Itu dari pemerintah, dari Kemenkeu zaman bu Sri Mulyani,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berharap kebijakan OJK tersebut dapat diarahkan agar industri perbankan lebih aktif dalam menyalurkan kredit ke sektor riil.
Purbaya mengaku belum dapat memberikan penilaian detail sebelum melihat secara langsung rancangan aturan yang tengah disiapkan OJK tersebut. Di samping itu, dia juga menegaskan upaya untuk mendorong perbankan menjalankan fungsi intermediasi dengan lebih optimal merupakan langkah yang baik untuk perekonomian.
"Tapi yang penting adalah setiap upaya untuk memastikan bank melakukan fungsi intermediasinya yaitu memberi pinjaman, itu bagus buat ekonomi," jelas Purbaya belum lama ini.
Saat ini, OJK memang tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB. Rancangan aturan anyar tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.
Dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional. Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).
Rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.
(lav)
