Magdalena Del Valle - Bloomberg News

Bloomberg, Bahrain resmi mengedarkan draf resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) terbaru terkait pembukaan kembali Selat Hormuz pada Senin (6/4). Dalam versi terbaru ini, poin mengenai penggunaan kekuatan militer dihapus demi menghindari potensi veto dari Rusia maupun China.

Dokumen yang telah melalui berbagai revisi ini kini menggunakan pilihan kata yang lebih halus, yakni "sangat mendorong" negara-negara untuk "mengoordinasikan upaya yang bersifat defensif dan sesuai dengan keadaan" guna memastikan keamanan navigasi di selat tersebut.

Sebelumnya, draf resolusi mencantumkan bahwa negara-negara dapat menggunakan "segala cara defensif yang diperlukan" untuk mengamankan transit di Hormuz. Bahkan, Uni Emirat Arab (UEA) dan beberapa sekutunya sempat mendesak agar resolusi ini merujuk pada Bab VII Piagam PBB, yang secara eksplisit mengizinkan penggunaan kekuatan militer atau tindakan keras lainnya untuk mengatasi ancaman perdamaian.

Namun, langkah tersebut mendapat tentangan keras dari Rusia. Sebagai sekutu Iran yang memegang hak veto, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memperingatkan bahwa bahasa tersebut justru akan merusak "peluang negosiasi yang sangat rapuh." China dan Prancis pun turut menyuarakan kekhawatiran serupa.