Setidaknya ada dua jenis krisis yang diramal para ahli sangat potensial mengancam bangsa kita dalam waktu dekat ini. Pertama, krisis pangan, kedua, krisis energi. 

Apa yang sebaiknya dilakukan dalam merespon ancaman krisis tersebut?  Sekarang sudah saatnya kita berhenti memandang beras sebagai satu-satunya tanda kenyang. Apalagi sebagai ukuran tunggal ketahanan pangan. Bangsa ini terlalu lama terjebak dalam cara berpikir lawas, bahwa belum makan kalau belum makan nasi. Akibatnya, setiap kali pasokan beras terganggu, harga naik, atau impor membengkak, kita semua ikut panik, seolah-olah negeri ini tak punya pilihan lain.

Ketahanan pangan itu tak hanya identik dengan sawah, gabah dan beras di gudang. Sehingga, kita seperti bangsa yang hidup di lumbung beragam bahan makanan tetapi memaksa diri lapar hanya karena tidak menemukan satu jenis saja, yaitu beras.

Padahal, tanah Indonesia sejak lama melahirkan sumber pangan yang kaya, murah, akrab dengan rakyat, dan lebih lentur terhadap gejolak krisis di luar beras, yaitu, singkong, ubi, dan talas.

Sejauh ini, memang ada gerakan dari Badan Pangan Nasional untuk terus mendorong penganekaragaman pangan lokal non-beras, termasuk ubi kayu, ubi jalar, dan talas, sebagai bagian dari strategi pangan nasional.

Sekaranglah momen yang tepat untuk mengubah mindset kita, khususnya pemerintah, bahwa ketahanan pangan itu bukan semata soal stok beras di gudang, melainkan kemampuan bangsa menyediakan sumber karbohidrat yang beragam, terjangkau, sehat, dan sesuai potensi lokal.

Karena itu, mengganti sebagian konsumsi nasi—misalnya untuk sarapan pagi—dengan rebus singkong, ubi kukus, atau talas bukan langkah mundur. Justru itulah bentuk kecerdasan pangan. Kita tidak sedang memiskinkan selera makan melainkan memerdekakan meja makan dari ketergantungan tunggal pada beras. Apalagi, dalam konteks kesehatan, yang sering dikampanyekan, banyak pakar menentang pentingnya mengurangi konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti nasi. Bahkan, FAO sendiri dalam kampanyenya juga menekankan bahwa keberagaman pangan berkaitan dengan ketahanan pangan rumah tangga dan kecukupan gizi yang lebih baik.

Lebih dari itu, singkong, ubi, dan talas bukan makanan kelas dua. Yang membuatnya sering dipandang rendah bukan nilai gizinya tetapi cara pandang sosial kita yang terlanjur menempatkan nasi di singgasana paling tinggi. Padahal, pangan lokal umbi-umbian justru memiliki sejumlah keunggulan yang layak dipertimbangkan, terutama untuk sarapan atau pengganti sebagian porsi nasi. Ubi jalar, misalnya, dikenal sebagai sumber serat, kalium, vitamin C, vitamin B6, dan terutama vitamin A dalam bentuk beta-karoten.

Harvard University mencatat ubi jalar merupakan sumber vitamin A, kalium, dan serat yang baik. Kalium sendiri penting membantu pengendalian tekanan darah.

Itu artinya, ketika orang memulai pagi dengan ubi kukus ketimbang nasi putih dalam porsi besar, tubuh tidak hanya mendapat energi tetapi juga asupan serat dan mikronutrien yang lebih bermakna. Serat membantu rasa kenyang bertahan lebih lama, mendukung kesehatan pencernaan, dan membantu pengendalian gula darah. Mayo Clinic, misalnya, menjelaskan bahwa serat dapat memperlambat pencernaan serta membantu kendali gula darah dan rasa kenyang.

Begitu juga dengan talas. Di banyak daerah, talas selama ini hanya diposisikan sebagai pangan kampung atau makanan selingan. Padahal, kandungan serat dan kaliumnya patut diperhitungkan. Data komposisi pangan menunjukkan talas mengandung karbohidrat, serat, dan kalium yang cukup baik. Sementara, Badan Pangan Nasional memasukkannya sebagai salah satu komoditas penting dalam penganekaragaman pangan lokal.

Sementara itu, singkong sering hanya dilihat sebagai sumber karbohidrat kasar, padahal ia punya nilai strategis yang jauh lebih besar. Singkong mudah tumbuh, akrab dengan lahan rakyat, dan secara ekonomi lebih fleksibel untuk rumah tangga pedesaan maupun pinggiran kota.

Sebagai bahan pangan, singkong memberi energi, mengandung serat, dan juga vitamin C. Namun memang, singkong harus diolah dengan benar karena FAO mengingatkan umbi singkong mengandung senyawa sianogenik yang perlu dikurangi melalui pengolahan yang tepat agar aman dikonsumsi. Salah satunya, selain dikupas, direndam, juga dimasak dengan matang.

Dari sisi kesehatan, nasi putih memang menyumbang energi dan karbohidrat, tetapi seratnya relatif rendah. Sementara itu, ubi jalar dan talas memberi tambahan serat serta mineral yang lebih berarti. Bahkan, singkong, bila dikonsumsi sebagai pangan utuh dan bukan produk ultra-proses, tetap memberi variasi gizi yang lebih baik daripada sekadar menambah porsi nasi putih terus-menerus.

Karena itu, gagasan menggeser dominasi beras-nasi ke singkong, ubi dan talas menjadi urgen dan relevan. Bahkan, relevan dan masuk akal juga dalam konteks kepentingan dua arah sekaligus, yaitu arah kesehatan dan arah ekonomi.

Dari sisi kesehatan, orang tidak selalu membutuhkan lonjakan karbohidrat cepat di pagi hari, karena yang  dibutuhkan adalah energi cukup. Lalu, dari sisi ekonomi, umbi-umbian lokal di banyak daerah cenderung lebih murah, terutama bila dibeli dekat sentra produksi atau pasar tradisional.  Minimal, umbi lokal punya potensi penghematan nyata bagi rumah tangga.

Tentu, kita tidak sedang berkata bahwa semua orang harus berhenti makan nasi. Yang lebih realistis adalah mengubah komposisi, bukan memaksakan penghapusan.

Dalam konteks inilah negara semestinya hadir bukan hanya dengan jargon diversifikasi pangan tetapi dengan keberpihakan konkret. Sekolah-sekolah, kantor pemerintah, pesantren, rumah sakit, dan program bantuan sosial bisa mulai memberi ruang lebih besar pada menu berbasis singkong, ubi, dan talas.

Bukan sekadar sebagai “pengganti darurat”, melainkan sebagai pangan utama yang bermartabat. Sebab, selama negara sendiri masih menganggap pangan lokal hanya pelengkap, masyarakat pun tak akan pernah sungguh-sungguh memuliakannya.

Tak ada alasan Indonesia gagal dalam ketahanan pangan karena negeri ini terlalu kaya untuk bergantung pada satu meja makan yang seragam. Singkong, ubi, dan talas bukan simbol keterbelakangan. Mereka justru lambang kedaulatan pangan yang lebih rasional, lebih sehat, lebih hemat dan lebih meng-Indonesia.

DISCLAIMER

Opini yang disampaikan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap, kebijakan, atau pandangan resmi dari Bloomberg Technoz. Kami tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, atau validitas informasi yang disajikan dalam opini ini.

Setiap pembaca diharapkan untuk melakukan verifikasi dan mempertimbangkan berbagai sumber sebelum mengambil kesimpulan atau tindakan berdasarkan opini yang disampaikan. Jika terdapat keberatan atau klarifikasi terkait isi opini ini, silakan hubungi redaksi melalui contact@bloombergtechnoz.com

(tif)