"Sepanjang negosiasi, China, Prancis, dan Rusia telah memberi sinyal bahwa mereka tidak ingin dukungan terhadap langkah defensif di selat tersebut disalahpahami sebagai mandat untuk menggunakan kekuatan militer tanpa kendali," ujar Daniel Forti, Kepala Urusan PBB di International Crisis Group.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan pemungutan suara atas draf ini pada Selasa pukul 11.00 waktu New York. Jadwal ini hanya terpaut sembilan jam sebelum tenggat waktu yang diberikan Presiden Donald Trump kepada Iran untuk membuka kembali selat tersebut. Trump sebelumnya mengancam akan meluncurkan serangan udara ke infrastruktur sipil Iran jika permintaan itu tidak dipenuhi.
Meski bahasanya telah diperhalus, dukungan untuk meloloskan resolusi ini belum terjamin sepenuhnya. Versi terbaru masih memuat klausul yang meminta negara-negara untuk "mencegah upaya penutupan, penghambatan, atau gangguan" terhadap navigasi—poin yang kemungkinan masih akan ditentang oleh beberapa negara.
Jika berhasil disahkan, resolusi ini tetap memberikan celah bagi negara lain untuk mengambil inisiatif dalam membuka kembali Selat Hormuz, sesuai dengan keinginan Trump. Beberapa metode yang diusulkan termasuk pengawalan kapal dagang serta pencegahan segala bentuk gangguan terhadap arus barang di jalur vital tersebut.
Hingga saat ini, Selat Hormuz masih terputus dan Iran terus melancarkan serangan ke berbagai fasilitas energi utama. Berdasarkan laporan Bloomberg, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi kini tengah mempertimbangkan untuk bergabung dengan Amerika Serikat dan Israel dalam konflik tersebut jika situasi tidak kunjung mereda.
(bbn)
