Bloomberg Technoz, Jakarta – Pakar energi mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan rencana pendanaan program biodiesel B50, terlebih terdapat potensi penurunan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) hingga 3 juta ton.

Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menjelaskan pungutan ekspor CPO yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) digunakan untuk ‘menyubsidi’ program biodiesel, tetapi ekspor komoditas tersebut diprediksi turun hingga mencapai 3 juta ton gegara rencana mandatori B50 per Juli 2026.

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah segera mengungkapkan kebutuhan pendanaan program tersebut agar publik dapat mengetahui apakah selisih setoran negara gegara ekspor turun bakal ditanggung oleh pemerintah atau justru dibebankan ke pengguna B50.

“Betul krisis hari ini sedang membuat diesel mahal tetapi keputusan biodiesel bisa mengunci kebijakan dan anggaran 20 tahun ke depan sehingga harus transparan pengambil keputusannya – dengan HIP di kisaran Rp14.000 biodiesel bukan produk murah,” kata Putra ketika dihubungi, dikutip Selasa (7/4/2026).

“Dalam produksi, konsumsi biodiesel sudah beberapa tahun melampaui pangan domestik sehingga pasti memiliki imbas. Di sisi lai,  bila ekspor menurun dan pungutan menurun, maka perlu diperjelas siapa yang menanggung tambahan subsidinya,” tegas dia.