Pada saat yang sama, Arif menyatakan konflik tersebut membuat peningkatan biaya distribusi hingga keterlambatan pengiriman.
“[FINI meminta pemerintah] menunda atau mengevaluasi serta melakukan kajian independen terkait dengan rencana kenaikan HPM hingga kondisi industri lebih stabil. Menunda dan mengkaji ulang rencana pengenaan bea keluar pada produk hilirisasi, agar tetap sejalan dengan agenda strategis hilirisasi,” kata Arif dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (7/4/2026).
Tekanan terhadap industri nikel diklaim tak hanya berasal dari faktor eksternal, kebijakan pemangkasan produksi bijih nikel juga dinilai menyebabkan kebutuhan bijih smelter menjadi tak terpenuhi.
Arif memprediksi kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat utilisasi fasilitas produksi dan mengganggu keberlanjutan investasi, akibatnya harga bahan baju bijih nikel telah mengalami lonjakan dan menambah biaya produksi.
“Dalam konteks domestik, dunia usaha juga menghadapi tantangan struktural yang tidak kalah serius. Kebijakan kuota produksi bahan baku bijih nikel yang terbatas telah menciptakan kondisi shortage yang tidak sejalan dengan kebutuhan riil industri,” tegas dia.
Untuk itu, dia menilai rencana penyesuaian HPM menjadi tak tepat dilakukan sebab industri nikel sedang menghadapi tekanan bertubi-tubi.
Dia berpendapat kebijakan tersebut perlu ditinjau agar tidak menambah tekanan terhadap industri nikel yang disebut dalam fase kritis.
Arif juga menilai BK tidak tepat jika dikenakan terhadap produk olahan nikel, kebijakan ini disarankan agar hanya menyasar komoditas mentah guna menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri.
“Kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan semangat peningkatan nilai tambah dalam negeri. Jika bahan baku bijih nikel dinaikkan harganya melalui HPM, sementara produk hilir dikenakan bea keluar, maka industri hilirisasi nikel akan terbebani dari dua sisi sekaligus dan berpotensi menghambat dan memperlambat hilirisasi nikel Indonesia,” ujar Arif.
“Dunia usaha pada prinsipnya tetap mendukung penuh agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional. Namun demikian, diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat agar industri tidak hanya bertahan, tetapi juga tetap kompetitif di tengah tekanan global yang semakin kompleks,” lanjutnya.
Adapun, sekitar 50% pasokan sulfur dunia atau sekitar 20 juta ton per tahun berasal dari wilayah Teluk Persia di Timur Tengah.
Negara-negara eksportir utama meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Kuwait, dan Iran. Sulfur yang berasal dari negara tersebut harus melewati Selat Hormuz untuk mencapai pasar global.
Dalam riset Shanghai Metal Market (SMM), lebih dari 75% impor sulfur indonesia pada 2025 berasal dari Timur Tengah. SMM memprediksi penutupan Selat Hormuz memengaruhi biaya produksi dan stabilitas pasokan mixed hydroxide precipitate (MHP) Indonesia.
Lebih lanjut, SMM memprediksi Indonesia bakal bersaing dengan pembeli global untuk pasokan sulfur dari negara-negara di luar Timur Tengah yang pasokannya cukup terbatas.
Selain itu, kenaikan premi asuransi dan meningkatnya biaya pengiriman akibat pengalihan rute akan makin mendongkrak landed cost atau total biaya logistik.
Lebih lanjut, lebih dari 75% impor sulfur Indonesia pada 2025 berasal dari Timur Tengah. Sulfur tersebut banyak dimanfaatkan untuk industri pengolahan nikel utamanya smelter hidrometalurgi berbasis HPAL.
Pada 2025, Arab Saudi menjadi pemasok terbesar sekitar 1,76 juta ton, Qatar sebanyak 967.000 ton, UEA 918.000 ton, Kanada 515.000 ton, Kuwait 366.000 ton, Malaysia 146.000 ton, dan Singapura sebesar 115.000 ton.
“Lebih dari 75% impor belerang Indonesia pada 2025 berasal dari Timur Tengah. Struktur pasokan yang sangat terkonsentrasi ini berarti bahwa setelah penutupan Selat Hormuz, sumber bahan baku utama untuk proyek MHP Indonesia akan terputus,” tulis SMM.
Sulfur sendiri digunakan sebagai bahan baku dalam produksi produk antara nikel seperti MHP, melalui proses pelindian asam bertekanan tinggi. Memproduksi 1 ton MHP membutuhkan sekitar 11,7 ton sulfur. Adapun, MHP merupakan bahan baku baterai kendaraan listrik.
Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan sedang melakukan kajian pengenaan bea keluar terhadap produk antara (intermediate) nikel seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), feronikel (FeNi), dan nickel pig iron (NPI).
Di sisi lain, Bahlil mengonfirmasi bakal merevisi harga patokan mineral (HPM) atau harga mineral acuan (HMA) bijih nikel, dengan harapan dapat mengerek harga komoditas tersebut.
(azr/wdh)
