Lebih lanjut, jika harga rata-rata ICP naik hingga US$100/barel, kebutuhan tambahan belanja kompensasi dan subsidi bakal mendekati Rp300 triliun dalam satu tahun.
Dalam kaitan itu, Josua meramal harga minyak mentah dunia bisa melampaui US$100/barel gegara penutupan Selat Hormuz akibat krisis Iran. Dengan begitu, asumsi harga ICP dalam APBN 2026 juga diprediksi bakal meleset.
Josua menjelaskan pada dasarnya ICP akan turut terkerek naik apabila harga minyak mentah dunia melonjak, sebab ICP merupakan harga minyak acuan Indonesia yang mengikuti harga minyak dunia dan disesuaikan oleh selisih mutu dan biaya pengadaan.
Dia menyebut kenaikan harga minyak dunia tersebut dapat terjadi karena Selat Hormuz merupakan titik perdagangan energi dunia dan pasar cenderung langsung memberikan tambahan harga ketika risiko gangguan pasok terjadi, bahkan sebelum terjadi pemotongan produksi.
Josua mencatat pengiriman minyak dan gas di Selat Hormuz banyak dilaporkan tertahan, sehingga secara praktik sudah mendekati penutupan. Hal ini juga dipandang menjadi alasan harga minyak belakangan mengalami kenaikan.
“Jika Selat Hormuz benar-benar tertutup, harga minyak dapat melonjak hingga melampaui US$100/barel, sementara sekitar seperlima aliran minyak global melewati jalur tersebut. Dengan kerangka ini, asumsi harga minyak di kisaran rendah US$ 70/barel menjadi sangat rentan meleset bila penutupan berlangsung lebih dari sekadar gangguan harian,” ujar Josua.
Tambahan Beban
Dihubungi terpisah, Ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi memprediksi setiap kenaikan ICP per US$1/barel dari asumsi makro yang ditetapkan, beban subsidi energi akan bertambah sekitar Rp9,4—Rp10 triliun.
Dalam kondisi tersebut, lanjut dia, pendapatan negara dari sektor migas juga berpotensi bertambah sebesar Rp3—Rp4,1 triliun.
Dia memprediksi jika harga ICP naik ke US$80/barel atau memiliki selisih sebesar US$10/barel, maka APBN bakal menanggung tambahan beban neto sekitar Rp53—Rp70 triliun.
Lebih jauh, bengkaknya belanja kompensasi dan subsidi energi tersebut bisa makin melebar jika harga minyak mentah naik ke level US$90/barel atau memiliki selisih US$20/barel, yakni tambahan beban neto mencapai Rp106—Rp140 triliun.
“Angka ini memberi pesan kebijakan yang tegas; pemerintah perlu menjaga pasokan BBM, tetapi juga perlu memperketat sasaran subsidi dan mempercepat efisiensi konsumsi energi agar lonjakan risiko global tidak menggerus ruang fiskal sepanjang 2026,” kata Syafruddin ketika dihubungi Selasa (3/3/2026).
Adapun, anggaran subsidi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp210,1 triliun, naik 14,52% dibandingkan dengan outlook belanja subsidi pada APBN 2025 sebesar Rp183,9 triliun.
Secara terperinci, pemberian subsidi menyasar kepada komponen belanja Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram sebesar Rp105,4 triliun dan listrik sebesar Rp104,6 triliun.
Anggaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram itu naik 11,2% dari outlook tahun anggaran 2025 sebesar Rp94,79 triliun.
Sementara itu, perhitungan anggaran subsidi jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram tahun 2026 menggunakan asumsi kurs dan subsidi tetap minyak solar Rp1.000/liter.
Adapun, volume BBM jenis solar dipatok sebesar 18,63 juta kiloliter dan minyak tanah sebesar 526.000 kiloliter.
Di sisi lain, anggaran subsidi listrik turut mengalami kenaikan sebesar 17,5% dari posisi outlook APBN 2025 sebesar Rp89,07 triliun.
Adapun, pada Senin (2/3/2026), harga WTI melonjak hingga 8,07% ke level sekitar US$72,43/barel. Sementara itu, minyak Brent untuk pengiriman Mei melonjak 12% menjadi US$81,37 per barel pada pukul 7.01 pagi di Singapura.
AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir pekan, yang dibalas dengan rentetan rudal yang ditujukan ke beberapa negara, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain. Presiden AS Donald Trump mengatakan pasukan Amerika akan terus membombardir Iran sampai tujuannya tercapai.
Lalu lintas tanker melalui Selat Hormuz—titik krusial di lepas pantai Iran yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia—telah terhenti secara efektif akibat jeda sukarela oleh pemilik kapal, meski belum ditutup secara resmi.
(azr/wdh)
