Lebih lanjut, dia menyatakan kebijakan pemberhentian ekspor timah berpotensi berdampak terhadap sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia.
Dia menyebut jika Indonesia resmi menyetop ekspor logam timah, terdapat potensi smelter timah di China kekurangan bahan baku sehingga perlu mencari sumber alternatif lain.
Di sisi lain, Singapura—selaku negara lokasi perdagangan dan singgah timah Indonesia ke pasar global — akan mengalami kontraksi volume perdagangan.
Sementara itu, Korea Selatan dan Jepang diprediksi harus mencari sumber pasokan alternatif lain agar industri manufaktur elektronik dan otomotif yang bergantung pada pasokan timah Indonesia tetap berjalan normal.
“Mereka [Korea Selatan dan Jepang] kemungkinan harus membayar premi harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan timah murni,” tegasnya.
Selain itu, India sebagai negara dengan pertumbuhan industri manufaktur tercepat bakal menghadapi tekanan biaya produksi pada alat-alat elektronik dan komponen solder.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor timah Indonesia masuk dalam kode HS 80011000 unwrought tin, not alloyed atau timah murni.
Sementara itu, bijih timah yang masuk dalam kode HS 26090000 tin ores & concentrates, tercatat tak diekspor oleh Indonesia.
Ekspor bijih timah sempat tercatat dilakukan pada 2023, 2022, dan 2021, namun masing-masing hanya sebesar 91 kilogram (kg), 55 kg, dan 40 kg.
BPS melaporkan sepanjang Januari hingga Desember 2025 ekspor timah murni batangan atau ingot tercatat sebesar 52.416 ton.
Singapura tercatat sebagai negara utama ekspor timah Indonesia dengan besaran 12.298 ton. Posisi kedua ditempati China, dengan total ekspor ke negara itu sebesar 9.886 ton.
Posisi ketiga, ditempati oleh Korea Selatan dengan total ekspor sebanyak 8.716 ton. Kemudian, India dengan total ekspor sebanyak 5.035 ton. Sementara di posisi kelima, ditempati jepang dengan total ekspor 4.389 ton.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah mengkaji kemungkinan untuk menghentikan ekspor timah untuk mendorong hilirisasi mineral logam di dalam negeri.
“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit, dan tahun ke depan kita akan mengkaji beberapa komoditas lain termasuk timah, enggak boleh lagi ekspor barang mentah,” kata Bahlil dalam panel Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Bahlil meminta pelaku usaha untuk investasi lebih intens pada sisi industri hilir timah nantinya. Dia berharap nilai tambah dari hilirisasi timah itu dapat berlipat ganda.
“Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri,” kata Bahlil.
Manuver penghentian ekspor timah itu ikut didorong potensi hilirisasi logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (RRE) yang belakangan menjadi perhatian pemerintah.
Adapun, LTJ terkandung dalam salah satu mineral ikutan timah, yakni monasit yang terdiri dari unsur dominan seperti cerium, lanthanum, neodymium, yttrium, dan praseodimium.
Sekadar catatan, pada 14 Januari 2021 Indonesia digugat oleh Uni Eropa (UE) lantaran melarang ekspor bijih nikel.
Pada 17 Oktober 2022, WTO menyatakan pelarangan ekspor tersebut terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan atau General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.
Sejalan dengan itu, Indonesia dan Uni Eropa (UE) juga berupaya untuk mencari solusi damai atau amicable solution.
(azr/wdh)
