Setelah nota kesepahaman terkait perpanjangan IUPK dan divestasi tambahan 12% saham Freeport diteken, pemerintah dengan Freeport akan membahas teknis terkait administrasi yang harus dipenuhi Freeport.
“Dalam perpanjangan 2041 nantinya, diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini. Termasuk di dalamnya royalti dan pajak-pajak lain khususnya emas. Ini biar tidak disalah terjemahkan lain-lain oleh saudara-saudara saya yang ada di Tanah Air,” tegas Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan perpanjangan IUPK pasca 2041 dan divestasi tambahan 12% saham ke Pemerintah Indonesia berpotensi menambah penerimaan negara sekitar US$6 miliar atau sekitar Rp90 triliun per tahun.
Tony menjelaskan potensi keberlanjutan kontribusi kepada negara tersebut termasuk sekitar Rp14 triliun untuk pemerintah daerah, lalu keberlanjutan sekitar 30.000 tenaga kerja serta program pengembangan masyarakat sekitar Rp2 triliun per tahun.
“Dengan ini, keberlanjutan kontribusi kepada negara khususnya masyarakat Papua akan terus terjaga melalui penerimaan negara yang diperkirakan sekitar US$6 miliar atau Rp90 triliun per tahun [dengan asumsi harga komoditas saat ini],” kata Tony kepada Bloomberg Technoz, Kamis (19/2/2026).
Tony menjelaskan penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) IUPK Freeport yang diteken di Washington D.C. pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat memuat klausul bahwa IUPK diperpanjang dari 2041 hingga cadangan habis.
Di sisi lain, MoU tersebut juga memastikan penambahan kepemilikan saham Indonesia melalui holding BUMN pertambangan PT Mineral Industri (MIND ID) sebesar 12% akan dilakukan selepas 2041.
“Kesepahaman ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail untuk meningkatkan cadangan dan menjaga kesinambungan produksi setelah 2041,” ungkap Tony.
Sebelumnya, Freeport-McMoRan Inc. (FCX) bersama PTFI resmi meneken MoU dengan pemerintah ihwal perpanjangan IUPK dan divestasi tambahan 12% saham ke Pemerintah Indonesia.
Manajemen FCX menjelaskan MoU tersebut menyepakati pengalihan 12% saham Freeport Indonesia ke pemerintah melalui MIND ID dilakukan pada 2041 dan divestasi tersebut dilakukan tanpa biaya.
Dengan catatan, pihak yang mengakuisisi yakni MIND ID akan mengganti biaya proporsional FCX yang dikeluarkan menggunakan nilai buku untuk investasi periode setelah 2041.
“FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya sebesar 48,76% di PTFI hingga 2041 dan memegang sekitar 37% mulai 2042,” tulis manajemen FCX dalam keterangan resminya, Kamis (19/2/2026).
Di sisi lain, MoU tersebut turut menyepakati adanya revisi IUPK Freeport Indonesia di Grasberg, Papua Tengah agar dilakukan perpanjangan selepas 2041.
Kendati begitu, manajemen menyatakan perpanjangan hak operasi dan ketentuan lain yang telah disepakati akan mempertimbangkan penerbitan IUPK yang direvisi oleh pemerintah.
FCX menegaskan Freeport Indonesia berencana segera menyelesaikan permohonan perpanjangan IUPK tersebut, sesuai dengan kesepakatan yang telah diteken tersebut.
“Struktur tata kelola dan operasional yang ada, serta ketentuan perjanjian pemegang saham yang ada, IUPK, dan perjanjian lain yang berlaku akan terus berlaku selama masa berlaku sumber daya,” tulis manajemen FCX.
Selain itu, MoU tersebut juga memuat beberapa aspek kerja sama lainnya. Salah satunya, Freeport Indonesia akan memprioritaskan pengolahan hilir domestik melalui penjualan lokal tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya.
Freeport Indonesia juga akan memperluas pemasaran tembaga olahan ke Amerika Serikat (AS), dengan syarat jika AS memerlukan pasokan tembaga tambahan.
“PTFI akan meningkatkan dukungan bagi masyarakat di Papua, termasuk dukungan finansial untuk pembangunan rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan medis,” bunyi salah satu poin dalam MoU tersebut.
Kemudian, Freeport Indonesia turut akan melakukan meningkatkan eksplorasi serta studi lanjutan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya jangka panjang hingga peluang ekspansi.
(lav)
